SP Mamut Menteng Soroti Krisis Lingkungan dan Energi

RRI.CO.ID, Palangka Raya – Solidaritas Perempuan Mamut Menteng Kalimantan Tengah mengecam kondisi krisis lingkungan dan energi yang dinilai semakin membebani masyarakat. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, pemadaman listrik bergilir, serta kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM disebut menciptakan kerentanan bagi perempuan, anak-anak, dan kelompok marginal.

SP Mamut Menteng menilai krisis tersebut tidak hanya berkaitan dengan bencana alam maupun kendala teknis, tetapi juga menunjukkan persoalan tata kelola lingkungan dan pemenuhan hak dasar masyarakat. Kondisi ini dinilai semakin berat karena ancaman karhutla dan dampak asap kembali terjadi pada Agustus.

Ketua Badan Eksekutif Komunitas atau BEK SP Mamut Menteng, Irene Natalia Lambung, mengatakan perempuan menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak dalam situasi krisis lingkungan dan energi. Terlebih, perempuan juga memiliki beban kerja perawatan keluarga yang dapat meningkat ketika anggota keluarga mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap.

Menurut Irene, kabut asap mengancam hak masyarakat untuk mendapatkan udara bersih, terutama bagi perempuan hamil, ibu menyusui, dan masyarakat dengan penyakit bawaan. Kondisi kualitas udara yang buruk juga berpotensi meningkatkan gangguan kesehatan dan menambah beban perempuan dalam merawat anggota keluarga yang sakit.

“Selain persoalan kesehatan, pemadaman listrik bergilir dinilai berdampak terhadap usaha domestik dan usaha kecil yang banyak dijalankan perempuan. Gangguan listrik dapat membuat proses produksi dan penyimpanan bahan pangan terganggu sehingga biaya yang harus dikeluarkan pelaku usaha turut meningkat,” ucapnya, Rabu, 19 Agustus 2026.

Sementara itu, kelangkaan BBM di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah disebut memaksa masyarakat menghabiskan waktu berjam-jam dalam antrean. SP Mamut Menteng menilai kondisi tersebut menyita waktu produktif perempuan, mengganggu aktivitas keluarga, serta menimbulkan persoalan keamanan bagi perempuan di ruang publik.

Atas kondisi tersebut, SP Mamut Menteng mendesak pemerintah pusat dan daerah menindak tegas korporasi yang terlibat pembakaran hutan dan lahan. Mereka juga meminta PLN dan pemerintah memberikan transparansi serta solusi konkret terkait pemadaman listrik, sementara Pertamina dan BPH Migas diminta mengusut penyebab kelangkaan BBM dan menjamin distribusi yang adil.

Selain itu, pemerintah didesak melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3555 K/PDT/2018 terkait gugatan warga negara atau Citizen Law Suit (CLS).