RRI.CO.ID, Palangka Raya - Di tengah tuntutan efisiensi anggaran, Pemerintah Kota Palangka Raya terus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menyisir kepatuhan pajak pelaku usaha.

‎Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, pendataan, pemeriksaan, hingga penagihan pajak daerah oleh tim gabungan yang terdiri dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palangka Raya, Satpol PP, serta aparat TNI dan Polri, selama tiga hari hingga Rabu 15 April.

‎Kepala Bidang Pengolahan Data dan Informasi, Pendataan dan Penilaian, Andrew Vincent Pasaribu, menyebut tim awalnya menyasar 11 objek pajak (OP) yang telah masuk dalam daftar pemeriksaan.

‎Namun, dalam pelaksanaan di lapangan, terdapat penambahan titik yang turut didatangi, sehingga total menjadi puluhan usaha, termasuk kawasan kuliner di Jalan RTA Milono yang terindikasi tidak membayar pajak dan tidak sesuai nilai pembayarannya.

‎"Kita ada puluhan wajib pajak yang kita datangi, baik itu untuk penataan, pengawasan, dan penagihan. Jadi kalau untuk penagihan itu bisa disebabkan karena adanya kurang bayar, yang mungkin belum diselesaikan, sehingga dilakukan penagihan. Yang kedua tidak membayar pajak. Kita mesti cari tahu penyebabnya," ujarnya, Senin 20 April 2026.