RRI.CO.ID, Palangka Raya - Peran perempuan dalam ranah politik dan pelayanan publik di Kalimantan Tengah ditegaskan bukan sekadar pelengkap atau pemenuh kuota keterwakilan semata. Lebih dari itu, perempuan harus menempatkan diri sebagai subjek strategis yang mampu mewarnai arah kebijakan pembangunan daerah melalui kepekaan sosial dan integritas yang kuat.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Dra. Hj. Siti Nafsiah, M.Si, menyatakan bahwa bagi dirinya politik bukan semata-mata soal perebutan kekuasaan. Ia menjelaskan bahwa politik merupakan ruang perjuangan yang paling tepat untuk menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Saya meyakini bahwa ketika perempuan masuk ke lembaga politik, ia membawa pengalaman hidup dan kepekaan sosial yang berbeda dengan laki-laki. Kita lebih dekat dengan persoalan urusan keluarga dan stabilitas sosial," ujar Siti Nafsiah saat menjadi narasumber dalam dialog di RRI Palangkaraya, Selasa, 31 Maret 2026.

Politisi senior ini juga mengungkapkan bahwa dorongan terbesarnya terjun ke dunia politik adalah untuk memastikan suara-suara kelompok masyarakat yang selama ini kurang terdengar dapat masuk dalam agenda kebijakan resmi. Ia berharap perempuan tidak lagi hanya menjadi objek pembangunan, tetapi menjadi subjek yang ikut menentukan ke mana arah pembangunan daerah dibawa.

Sejalan dengan hal tersebut, Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMP), Srie Rosmilawati, M.I.Kom, mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak dalam pemikiran sempit yang menganggap peran publik perempuan hanya terbatas pada partai politik. Menurutnya, kontribusi nyata bisa diberikan melalui berbagai lini, termasuk dunia pendidikan dan organisasi non-pemerintah.

Srie menegaskan bahwa keterlibatan perempuan di ruang publik harus didasari pada niat memberikan sumbangsih pemikiran yang konkret. "Jangan salah pemikiran, kalau dibilang perempuan di dunia politik dan pelayanan publik itu hanya di partai saja. Sebenarnya di dunia pendidikan dan lingkungan organisasi pun kita bisa berkolaborasi untuk memberikan manfaat," kata akademisi UMP tersebut.

Lebih lanjut, Srie Rosmilawati menyoroti tantangan di era digital di mana transparansi menjadi hal yang mutlak. Ia mengatakan bahwa saat ini masyarakat dapat dengan mudah menyoroti kinerja para pejabat publik melalui media sosial, sehingga setiap figur perempuan di politik harus benar-benar menjaga citra diri melalui karya yang nyata.

Srie berpendapat bahwa dengan menampilkan sisi kebermanfaatan yang tinggi, kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan akan tumbuh secara alami. Ia meyakini jika kualitas tersebut terjaga, maka stigma atau stereotip negatif yang selama ini menempatkan perempuan hanya sebagai pemanis dalam panggung politik akan hilang dengan sendirinya.

Menutup diskusi tersebut, Siti Nafsiah berpesan kepada kaum perempuan di Kalimantan Tengah agar tidak merasa rendah diri meskipun jumlah keterwakilan perempuan saat ini masih terbatas. Ia menekankan pentingnya konsistensi dan keberanian untuk menyuarakan isu-isu krusial seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan lingkungan hidup yang sangat dekat dengan peran perempuan.