RRI.CO.ID, Palangka Raya — Keputusan pemerintah Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP) serta menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat menuai sorotan. Solidaritas Perempuan menilai kebijakan tersebut berpotensi berdampak pada kedaulatan negara dan kehidupan masyarakat.

Organisasi tersebut juga menilai dua kebijakan itu bermasalah secara prosedural. Hal ini karena dinilai minim partisipasi publik serta kurang transparan dalam proses pengambilan keputusan.

Ketua BEK SP Mamut Menteng Kalimantan Tengah, Irene Natalia Lambung, menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak perjanjian dagang tersebut. Menurutnya, kebijakan itu berpotensi memengaruhi pola pertanian di tanah Dayak.

Ia menilai masuknya alat pertanian modern dan bibit hibrida secara masif dapat meminggirkan sistem pertanian lokal. Terlebih dengan tarif pajak nol persen, produk luar dinilai semakin mudah mendominasi pasar.

“Hal ini dapat menghancurkan kultur pertanian masyarakat Dayak serta mengabaikan pengetahuan pengelolaan pangan oleh perempuan,” ujarnya, Sabtu, 7 Maret 2026. Ia menambahkan kondisi tersebut juga berpotensi melemahkan kedaulatan pangan komunitas lokal.

Sementara itu, Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menyoroti keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace. Menurutnya, langkah tersebut berpotensi bertentangan dengan amanat konstitusi terkait penolakan terhadap penjajahan.

Ia menilai kebijakan tersebut dapat memengaruhi posisi politik luar negeri Indonesia. Terutama yang selama ini dikenal berpihak pada keadilan global dan solidaritas antarnegara berkembang.

Selain itu, ia juga menyoroti dampak konflik terhadap lingkungan dan masyarakat. Militerisasi wilayah dinilai dapat meningkatkan emisi karbon serta merusak ekosistem yang menopang kehidupan masyarakat.

Armayanti menegaskan, Indonesia harus tetap berkomitmen pada prinsip hak asasi manusia dan keadilan gender. Termasuk dalam menyikapi isu Palestina dan konflik global lainnya.

Di sisi lain, anggota Solidaritas Perempuan Mataram, Yayuk, menilai penolakan terhadap kebijakan tersebut bukan sekadar isu politik luar negeri. Menurutnya, hal ini berkaitan dengan keberpihakan negara terhadap masyarakat, khususnya perempuan.

Ia menilai perempuan kerap menjadi pihak yang paling terdampak dalam berbagai kebijakan global. Terutama dalam konteks ekonomi, lingkungan, dan konflik sosial.

Selain itu, percepatan eksploitasi mineral kritis juga dinilai berpotensi meningkatkan kerentanan perempuan. Khususnya bagi mereka yang tinggal di wilayah lingkar tambang dan kawasan industri.

Ekspansi industri ekstraktif dinilai dapat memicu perampasan ruang hidup serta pencemaran lingkungan. Kondisi tersebut berdampak pada hilangnya sumber penghidupan masyarakat lokal.

Solidaritas Perempuan menilai perempuan sering menghadapi beban berlapis dalam situasi tersebut. Mulai dari meningkatnya beban kerja domestik hingga risiko kekerasan dan eksploitasi.

Oleh karena itu, mereka mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan dampak kebijakan secara menyeluruh. Termasuk memastikan perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan tetap menjadi prioritas.