RRI.CO.ID, Palangka Raya — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan verifikasi data penerima insentif bagi sejumlah jabatan keagamaan dan kemasyarakatan. Langkah ini dilakukan sebelum proses penyaluran bantuan dilaksanakan.

Plt. Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, mengatakan verifikasi dilakukan untuk memastikan data akurat. Jabatan yang diusulkan juga dipastikan masih aktif sesuai kondisi di lapangan.

“Data ustaz-ustazah, marbot, pendeta, pastur, guru sekolah minggu, mantir, damang, ketua RT dan ketua RW sedang diverifikasi kembali,” ujarnya. Ia berharap proses tersebut dapat segera rampung agar penyaluran insentif bisa dilakukan.

Menurut Leonard, pemberian insentif didasarkan pada jabatan yang melekat. Kebijakan ini tidak melihat kategori mampu atau tidak mampu dari penerima.

Ia menyebut sejumlah unsur masyarakat akan menerima insentif tersebut. Di antaranya ketua RT, RW, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta tokoh agama.

Leonard menambahkan, besaran insentif masih dalam tahap penyesuaian. Hal ini mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta hasil koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota.

Koordinasi tersebut juga penting untuk menghindari tumpang tindih kebijakan. Terutama apabila di daerah sudah terdapat program insentif serupa.

Program ini merupakan bagian dari Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS). Program tersebut bertujuan memperkuat peran sosial dan keagamaan di tengah masyarakat.

Sasaran penerima meliputi berbagai elemen masyarakat, termasuk ustaz, marbot masjid, pendeta, dan guru sekolah minggu. Selain itu, ketua RT dan RW juga masuk dalam daftar penerima.

Leonard menegaskan, insentif ini berbeda dengan bantuan sosial reguler. Program ini tidak mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Pemerintah berharap program ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Khususnya dalam membentuk masyarakat yang berakhlak dan berperan aktif dalam kehidupan sosial.