RRI.CO.ID, Palangka Raya - Mal administrasi dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) masih menjadi perhatian serius di masyarakat. Salah satu sorotan utama adalah kebijakan sekolah tertentu yang menerapkan pungutan sumbangan kepada calon peserta didik.

Kepala Ombudsman Perwakilan Kalimantan Tengah, Raden Biroum Bernadianto, menyebut praktik tersebut ditemukan di sekolah yang berada di bawah Kementerian Agama. Sekolah itu menerapkan sumbangan utama dan sumbangan pendamping yang dibebankan kepada calon wali murid saat proses pendaftaran ulang.

"Di salah satu sekolah di bawah Kementerian Agama itu masih mencantumkan ketika melakukan pendaftaran ulang maka siswa yang bersangkutan wajib melampirkan sumbangan utama dan sumbangan pendamping. Dan total jumlahnya per siswa sudah termasuk baju seragam itu Rp3,8 juta," katanya saat menjadi narasumber di HALO RRI Pro 1 Palangka Raya, Jumat, 6 Februari 2026.

Sementara itu, Anggota Tim Sistem Penerimaan Murid Baru Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Tengah (BBMP), Wahyudi, mengatakan BBMP selalu bersinergi dengan Dinas Pendidikan untuk mengevaluasi jalannya SPMB. Ia juga menilai Kementerian Agama perlu dilibatkan dalam forum bersama untuk meninjau kembali proses SPMB yang telah berjalan.

"Bahwa BBMP ini bersinergi dengan Dinas Perdidikan. Jadi mungkin kalau ada forum barangkali akan lebih baik kalau ada dari pihak Kementerian Agama nanti bisa dihadirkan," katanya.

Wahyudi juga menegaskan bahwa SPMB tanpa paksaan atau pungutan menjadi fokus indikator yang selalu ditinjau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga proses SPMB yang sudah berjalan, perlu terus dilakukan evaluasi.

Ke depan, seluruh pemangku kepentingan diharapkan memperkuat pengawasan agar SPMB berjalan sesuai aturan. Masyarakat juga didorong untuk melaporkan jika menemukan dugaan pelanggaran dalam proses penerimaan murid baru.