RRI.CO.ID, Palangka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali menggelar kebaktian gabungan rutin bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai kontrak beragama Kristen di lingkup Pemprov Kalteng. Kegiatan pembinaan mental dan kerohanian itu juga diikuti karyawan BUMN/BUMD, pensiunan ASN, serta pengurus Dharma Wanita, sebagai upaya memperkuat spiritualitas dan kebersamaan antar sesama pegawai.

Dalam sambutannya Ketua panitia, Jhon Berger, menyampaikan kehadiran para ASN dinilai menunjukkan komitmen untuk sejenak melepaskan diri dari rutinitas pekerjaan dan memperkuat iman melalui ibadah bersama.

"Kondisi keuangan pemerintah daerah yang saat ini dihadapkan pada tantangan efisiensi fiskal. Namun demikian, efisiensi yang diterapkan diharapkan tidak menghalangi kreativitas dan semangat aparatur dalam meningkatkan kemampuan fiskal daerah maupun pelayanan kepada masyarakat,"ujarnya, Jum'at, 8 Mei 2026.

Salah seorang peserta, Putra, menyebut kegiatan kebaktian gabungan ini sangat positif karena tidak hanya membangun semangat kerja, tetapi juga memperkuat spiritualitas ASN Kristen di lingkungan Pemprov Kalteng. Menurutnya, kegiatan itu menjadi momen penting untuk mempererat kebersamaan dan menjalin silaturahmi antaraparatur sipil negara di berbagai instansi.

Ia menambahkan, kebaktian gabungan tersebut telah menjadi agenda rutin bulanan dengan petugas pelaksana yang bergiliran dari masing-masing instansi. Untuk pelaksanaan kali ini, kegiatan didukung oleh tiga perangkat daerah, di antaranya Dinas Lingkungan Hidup dan Perkimtan.

"Ke depan, kegiatan ini diharapkan terus mendapat dukungan pemerintah dan seluruh pegawai, agar kesadaran akan pentingnya pembinaan rohani di lingkungan ASN semakin meningkat,"ujarnya.

Dalam kegiatan ini, doa juga dipanjatkan bagi pimpinan Provinsi Kalimantan Tengah, mulai dari Gubernur, Wakil Gubernur, Penjabat Sekretaris Daerah hingga Pejabat Tinggi Pratama. Panitia turut meminta dukungan doa bagi ASN yang sedang mengikuti seleksi terbuka, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di sejumlah organisasi perangkat daerah, agar diberikan kelancaran dan hasil terbaik.