RRI.CO.ID, Palangka Raya – Ketua Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia (PPJI) Kalimantan Tengah, Iswanto, meminta seluruh dapur umum penyedia program makan bergizi gratis (MBG) menyesuaikan anggaran yang telah ditetapkan sebelum makanan didistribusikan ke sekolah. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari munculnya protes dari penerima manfaat terkait isi atau menu makanan bergizi yang sempat viral selama Ramadan.

“Kami memastikan sebagian besar dapur umum dalam pendistribusian MBG sebenarnya sudah sesuai dengan standar operasional prosedur. Porsi MBG untuk jenjang pendidikan anak usia dini hingga SD kelas 3 senilai Rp8.000, sedangkan untuk kelas 4 SD hingga SLTA sederajat senilai Rp10.000,” ujarnya, Rabu, 11 Maret 2026.

Ia menjelaskan, jika menu disajikan dalam bentuk makanan kering maka harus sesuai dengan nilai anggaran yang telah ditetapkan. Namun jika disajikan dalam bentuk menu basah, maka isi makanan dalam ompreng atau kotak makan biasanya lebih banyak.

Iswanto juga menilai dapur umum yang dikelola oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui jajaran Polda dan Polres dapat menjadi percontohan karena dinilai mampu menyesuaikan antara nilai anggaran dan menu makanan yang disajikan.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Jayani, mengatakan berdasarkan data Januari hingga Maret 2026 terdapat sedikitnya 16 unit dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang difokuskan untuk menjangkau wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Selain itu, terdapat 25 dapur SPPG reguler yang beroperasi di wilayah perkotaan dengan kapasitas pelayanan bervariasi antara 100 hingga 2.000 penerima manfaat.

“Sekolah penerima MBG ditentukan berdasarkan lokasi dapur umum dengan jangkauan radius sekitar enam kilometer. Baik sekolah negeri maupun swasta memperoleh manfaat yang sama dari program makan bergizi gratis yang merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto,” katanya.