KPU Nisel Laksanakan Bedah Buku Tahap II Bertema Pencalonan

RRI.CO.ID, Nias Selatan - KPU Kabupaten Nias Selatan melaksanakan Bedah Buku Tahap II terkait Pemilu dan Pemilihan Tahun 2026, Rabu, 26 Agustus 2026. Bedah Buku kali ini bertemakan Pencalonan dengan judul buku 'Dinamika Pemilihan Umum dan Penyelenggara Negara sebagai Implementasi UUD 1945'.

Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid di aula Kantor KPU Kabupaten Nias Selatan tersebut menghadirkan narasumber Dr. Budiman N.P.D. Sinaga, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

Ia juga menjabat sebagai Asisten Direktur II Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen dan Anggota Komisi Banding Merek (KBM), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Kegiatan ini diikuti oleh peserta KPU Kabupaten/Kota divisi yang membidangi Teknis Penyelenggara Pemilu dan Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum. Kegiatan Bedah Buku Tahap II terkait Pemilu dan Pemilihan Tahun 2026 secara resmi dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan, Benimeritus Halawa.

"Saya berharap kegiatan Bedah Buku ini dapat menjadi ruang untuk memperluas wawasan dan meningkatkan pemahaman jajaran penyelenggara Pemilu khususnya di Kabupaten Nias Selatan terhadap dinamika kepemiluan serta kedudukan penyelenggara negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945," kata Benimeritus dalam sambutannya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan, Sifaomadodo Wau, Resman Buulolo, Kadar Kristian Wau, dan Isiani Gohae, serta seluruh jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Nias Selatan.

Pelaksanaan kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas dan pemahaman jajaran KPU dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai penyelenggara Pemilu.

Melalui Bedah Buku Tahap II ini, KPU Kabupaten Nias Selatan berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia. Khususnya dalam memahami perkembangan kepemiluan, kelembagaan penyelenggara Pemilu serta prinsip-prinsip konstitusional yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.