RRI.CO.ID, Nias Selatan – Momen peringatan Hari Jadi Kabupaten Nias Selatan ke-23 tahun, Selasa, 28 Juli 2026 di Lapangan Orurusa Teluk Dalam, menjadi istimewa dengan kehadiran Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon. Pada kesempatan tersebut, Bupati Nias Selatan, Sokhiatulo Laia, menyampaikan sejumlah aspirasi tentang pembangunan di wilayah ini.

Ia menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang masih menjadi tantangan besar bagi kemajuan pembangunan di wilayah tersebut. Ia mengemukakan, Kabupaten Nias Selatan memiliki wilayah yang sangat luas, terdiri dari 35 Kecamatan dengan 459 Desa dan dua Kelurahan yang tentunya membutuhkan dukungan agar pembangunan dapat berjalan maksimal.

“Nias Selatan ini sangat luas wilayahnya dan dari 747 kilometer jalan yang ada, 485 kilometer diantaranya dalam kondisi rusak berat. Kami tahu Bapak adalah Menteri Kebudayaan tetapi kami berharap dengan kehadiran Pak Menteri membuka ruang kepada Kementerian terkait supaya kami bisa silahturahmi atau menyampaikan kondisi konektivitas jalan di Kabupaten Nias Selatan,” kata Sokhiatulo Laia.

Lebih lanjut Sokhiatulo Laia mengemukakan, Kabupaten Nias Selatan memiliki dua potensi besar yang dapat dimanfaatkan yaitu perikanan dan pariwisata. Ia berharap Kementerian yang membidangi kedua potensi tersebut dapat membuka ruang koordinasi bagi Pemkab Nias Selatan.

Selain itu, ia juga turut menjelaskan tantangan fiskal yang dihadapi Pemerintah Daerah akibat pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut, menurutnya, membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Salah satu tantangan yang kami hadapi yakni dengan pemotongan dana transfer sehingga kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kami terbebani dengan P3K Penuh Waktu dan Paruh Waktu yang nilainya mencapai Rp150 Milyar setiap tahun,” ungkapnya.

Oleh karena itu Sokhiatulo Laia berharap kehadiran Menteri Kebudayaan pada peringatan Hari Jadi Kabupaten Nias Selatan dapat menjadi jembatan untuk menyampaikan aspirasi daerah kepada pemerintah pusat. Dengan demikian, kebutuhan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat memperoleh perhatian.