RRI.CO.ID, Nias Selatan - Berbagai permasalahan anak yang terjadi di Desa seringkali luput dari perhatian masyarakat. Dengan demikian diperlukan upaya dalam mendorong kepedulian semua masyarakat guna menekan berkembangnya isu-isu tersebut.
Kabid P3A pada Dinas P2KBP3A Nias Selatan, Filiria Laowo, S.KM., M.A.P., mengemukakan salah satu isu anak yang terjadi di Desa adalah perkawinan anak. Ia mengatakan, terjadinya perkawinan anak umumnya disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat akan batas usia minimal perkawinan berdasarkan Undang Undang yakni 19 tahun.
Begitu juga dengan adanya isu pekerja anak. Ia menekankan agar para orangtua menghindari anak bekerja saat jam sekolah.
"Di dalam hal perlindungan anak bukan berarti memanjakan anak dan melarang anak membantu orangtua tetapi kita harus bisa menempatkan diposisi atau diwaktu yang tepat," ujarnya saat menyampaikan pemaparan pada Workshop Penyusunan Perdes tentang Pengelenggaraan Perlindungan Anak, Senin 18 Mei 2026, di Kantor LOB Ministries. "Khawatirnya kalau sering disuruh di jam sekolah, anak akan malas lalu putus sekolah sehingga hak pendidikannya tidak terpenuhi."
Selain itu, perundungan dan kurangnya kepemilikan akta kelahiran (Hak sipil untuk mendapatkan identitas) juga menjadi permasalahan berikutnya yang dihadapi anak-anak di Desa. Termasuk kekerasan dalam mendisiplinkan anak (Kekerasan dalam rumah) dan putus sekolah.
Isu lainnya juga berkaitan dengan eksploitasi digital dimana anak-anak rentan terhadap konten yang mengandung kekerasan maupun konten negatif akibat penggunaan gadget berlebihan. Dan terakhir adalah isu stunting dan gizi buruk yang juga masih menjadi isu nasional.
"Anak lahir stunting karena sejak dari kandungan sang ibu juga tidak mendapatkan gizi yang cukup," ungkapnya. "Stunting sangat beresiko karena menyebabkan anak tidak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal."
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....