RRI.CO.ID, Nias Selatan - Hasil kesepakatan yang dicapai pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nias Selatan tahun 2027 diharapkan dapat direalisasikan. Utamanya prioritas pembangunan seperti bidang infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Harapan tersebut disampaikan Tokoh Masyarakat Kabupaten Nias Selatan, Sidi Adil Harita pada sambutannya dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD 2027 Kabupaten Nias Selatan, Jumat 13 Maret 2026. Pada kesempatan itu ia mengemukakan, usulan yang sebelumnya telah dihimpun dari masing-masing Kecamatan diharapkan dapat diakomodir.

Tidak hanya pada tahun ini, namun di tahun sebelumnya pembahasan tentang pembangunan infrastruktur selalu menjadi usulan yang disampaikan oleh masyarakat Desa dan Kecamatan. Hal ini juga terlihat dari postingan-postingan masyarakat melalui media sosial tentang kondisi jalan yang memprihatinkan di beberapa wilayah.

"Pada RKPD 2026 juga sudah dilakukan pembahasan dan disepakati bahwa yang kami inginkan bagaimana tindak lanjutnya sampai ke tingkat desa," kata Sidi Adil. "Diantaranya ada beberapa laporan melalui medsos tentang kelemahan-kelemahan khususnya bidang infrastruktur."

Namun, mantan Ketua DPRD Nias Selatan ini mengungkapkan, keterbatasan APBD Nias Selatan menjadi kendala terhambatnya realisasi pembangunan yang diinginkan. Untuk itu ia menyarankan agar Pemkab Nias Selatan dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi maupun Kementerian terkait.

"Harapan kami, apa yang disepakati dalam Musrenbang RKPD ini dapat menyentuh masyarakat Kecamatan dan Desa," ujarnya. "Anggaran Pemerintah Daerah sangat terbatas dan untuk mengatasinya diperlukan koordinasi dengan Provinsi dan Kementerian terkait."

Pembangunan infrastruktur jalan masih menjadi usulan yang dominan disampaikan oleh masyarakat Desa dan Kecamatan pada saat pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan. Akses jalan yang memadai dinilai menjadi kebutuhan utama yang perlu direalisasikan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa dan Kecamatan