Pemkab Nisel Susun Sejumlah Rencana Kerja Pembangunan di Wilayah Kepulauan Batu

RRI.CO.ID, Nias Selatan - Wakil Bupati Nias Selatan, Yusuf Nache, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Camat se-Kepulauan Batu, Selasa, 26 Mei 2026 yang digelar di Kantor Camat Pulau-Pulau Batu. Agenda utama pertemuan ini fokus pada penguatan roda Pemerintahan di tingkat Kecamatan dan percepatan layanan dasar bagi masyarakat Kepulauan.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Yusuf Nache menegaskan pentingnya komitmen bersama untuk mendongkrak kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia menginstruksikan seluruh ASN di Kepulauan Batu untuk memangkas birokrasi yang berbelit-belit demi mewujudkan pelayanan publik yang prima, cepat dan transparan.

"Saya mengingatkan seluruh Camat dan ASN untuk menyampaikan kepada masyarakat kita, bahwa tidak ada pekerjaan yang instan," kata Wabup Yusuf Nache dalam arahannya. "Semua program pembangunan dan pelayanan publik wajib mengikuti regulasi, aturan hukum serta tahapan prosedur resmi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah."

Adapun sejumlah Rencana Kerja dan Pembangunan Daerah yang dibahas dalam Rakor tersebut salah satunya terkait pembangunan infrastruktur. Diantaranya pembangunan Kantor Camat Simuk dan Kantor Camat Pulau-Pulau Batu Utara yang dijadwalkan mulai berjalan pada tahun 2027.

Selanjutnya realisasi program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih untuk mendukung ekonomi masyarakat pesisir. Kemudian pembangunan ruas jalan di Pulau-Pulau Batu secara bertahap, dimulai dari koridor Sisarahili menuju Sidua Ewali.

Di bidang transportasi, Pemkab Nisel juga akan membuka rute pelayaran Tello - Lasondre, Saeru - Lumbui Melayu. Rencananya rute ini akan beroperasi mulai bulan Juli 2026 dengan menggunakan Kapal Fery Hafamati.

Lalu pelayanan administrasi kependudukan langsung (penyerahan blanko dan perekaman E-KTP) yang dipusatkan di Kantor Camat Pulau-Pulau Batu. Wabup Yusuf Nache meminta agar para Camat bergerak aktif menjemput bola dalam percepatan perekaman E-KTP serta pemenuhan dokumen administrasi warga lainnya agar seluruh masyarakat di wilayah kepulauan mendapatkan hak administrasi dan akses bantuan sosial yang merata.