Membedah Pasal-pasal Karet UU ITE Menurut SAFEnet

Ilustrasi (Ilustrasi UU ITE. ©2015 Merdeka.com) .jpg

KBRN, Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi), memberikan sorotan kepada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Jokowi bahkan meminta UU ITE ini untuk direvisi, jika keberadaannya dirasakan belum dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Terutama menghapus pasal-pasal karet.

"Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ITE ini karena di sinilah hulunya. Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda yang mudah diinterpretasikan secara sepihak," tutur Jokowi saat Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (15/02/2021).

Jokowi juga menyampaikan pandangannya, belakangan ini banyak masyarakat yang saling membuat laporan dengan menjadikan UU ITE sebagai salah satu rujukan hukumnya.

Karenanya, Jokowi memerintahkan Kapolri beserta seluruh jajarannya untuk lebih selektif dalam menyikapi dan menerima pelaporan yang menjadikan undang-undang tersebut sebagai rujukan hukumnya.

"Pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati. Buat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal Undang-Undang ITE biar jelas," kata Jokowi lebih lanjut.

Lantas, pasal-pasal mana yang yang dianggap karet.

Direktur Eksekutif SAFEnet, Damar Juniarto mencatat, sedikitnya terdapat sembilan pasal bermasalah (karet) yang perlu direvisi atau dihapus dalam UU ITE.

"Prof @mohmahfudmd saya usul mulai dari 9 pasal bermasalah UU ITE ini. Persoalan utama pasal 27-29 UU ITE. Ini harus dihapus karena rumusan karet dan ada duplikasi hukum. Selain itu ada juga pasal-pasal lain yang rawan persoalan/disalah gunakan dan perlu diperbaiki rumusannya," kata Damar dalam akun Twitternya @DamarJuniarto, dikutip Selasa (16/2/2021).

Baca Juga: UU ITE, FH: Cabut, Bahas KUHP Baru

Baca Juga: Mahfud: Pemerintah Akan Diskusikan Revisi UU ITE

Berikut pasal karet UU ITE, yang perlu direvisi menurut SAFEnet karena dianggap multitafsir dan menimbulkan dampak sosial:

1. Pasal 26 Ayat 3 tentang Penghapusan Informasi Tidak Relevan. Pasal ini bermasalah pada sensor informasi.

2. Pasal 27 Ayat 1 tentang Asusila. Masalah pada pasal ini karena rentan digunakan untuk menghukum korban kekerasan berbasis gender online

3. Pasal 27 ayat 3 tentang Defamasi. Masala pasal ini rentan digunakan untuk represi ekspresi legal warga, aktivis, jurnalis/media. Selain itu untuk represi warga yang mengkritik pemerintahan, polisi, dan presiden (Hoax).

4. Pasal 28 Ayat 2 tentang Ujaran Kebencian. Pasal ini rentan untuk represi minoritas agama, serta represi warga yang mengkritik presiden, polisi, atau pemerintah.

5. Pasal 29 tentang Ancaman Kekerasan. Pasal ini rentan dipakai untuk mempidana orang yang mau melapor ke polisi.

6. Pasal 36 tentang Kerugian. Pasal ini rentan dicuplik untuk memperberat hukuman pidana defamasi.

7. Pasal 40 Ayat 2 (a) tentang Muatan yang Dilarang. Pasal ini rentan dijadikan alasan untuk mematikan jaringan atau menjadi dasar internet shutdown dengan dalih memutus informasi hoax.

8. Pasal 40 Ayat 2 (b) tentang Pemutusan Akses. Pasal ini bermasalah karena penegasan peran pemerintah lebih diutamakan dari putusan pengadilan (dasar internet shutdown).

9. Pasal 45 Ayat 3 tentang Ancaman Penjara tindakan defamasi. Pasal ini bermasalah karena diperbolehkan penahanan saat penyidikan.

Selengkapnya anda bisa melihat gambar dibawah ini:

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00