KBRN, Bogor: Pemerintah Skotlandia telah mengumumkan larangan penggunaan WhatsApp dan layanan pesan serupa untuk urusan resmi, langkah yang bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Wakil Menteri Kate Forbes menyampaikan kebijakan ini kepada parlemen pada Rabu (18/12/2024), setelah hasil tinjauan eksternal menyebutkan adanya kelemahan dalam pengelolaan data pemerintah yang dilakukan melalui aplikasi perpesanan.
Larangan ini muncul setelah penyelidikan Covid-19 di Inggris mengungkapkan bahwa sejumlah pesan WhatsApp yang dipertukarkan oleh pejabat dan menteri selama pandemi telah dihapus. Forbes menjelaskan bahwa pemerintah Skotlandia kini berkomitmen untuk memastikan semua urusan pemerintahan dilakukan melalui sistem resmi yang aman, terstruktur, dan dapat dicari kembali.
“Urusan pemerintahan harus dilakukan pada sistem pemerintahan yang aman, dapat dicari, dan memungkinkan pembagian informasi yang sesuai, sesuai dengan tugas hukum kami,” ujar Forbes. Ia menambahkan bahwa mulai musim semi 2025, menteri dan staf pemerintah diwajibkan menggunakan aplikasi yang disetujui perusahaan seperti Microsoft Teams dan email. Selain itu, penggunaan telepon pribadi untuk urusan resmi juga akan dilarang.
Tinjauan eksternal yang dipimpin oleh mantan Komisioner Perlindungan Data Kepulauan Channel, Emma Martins, menyimpulkan bahwa ada minimnya pemahaman dan konsistensi dalam penggunaan aplikasi perpesanan seluler untuk keperluan resmi. Laporan ini mengkritik lemahnya pengelolaan data, terutama terkait penyimpanan, ekspor, dan penghapusan pesan.
Menurut Forbes, selama pandemi, penggunaan WhatsApp dan aplikasi serupa mungkin dimaklumi karena situasi darurat. Namun, kini pemerintah telah “merenungkan” kebijakan tersebut dan memutuskan untuk memperkuat pengelolaan data pemerintahan.
Pengumuman ini memicu beragam tanggapan di parlemen. Sandesh Gulhane dari Partai Konservatif menyebut kebijakan baru ini sebagai pengakuan bahwa penggunaan WhatsApp selama pandemi adalah langkah keliru. Ia mendesak pemerintah untuk segera memberlakukan larangan tanpa menunggu hingga musim semi.
Sementara itu, Daniel Johnson dari Partai Buruh Skotlandia menuduh pejabat pemerintah sengaja menghapus informasi penting yang seharusnya menjadi bagian dari catatan publik. Ia meminta tindakan lebih tegas untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan.
Larangan ini menegaskan upaya Skotlandia untuk meningkatkan standar transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Dengan kebijakan baru ini, diharapkan semua komunikasi yang berkaitan dengan urusan pemerintahan dapat didokumentasikan dengan baik sesuai aturan yang berlaku.
Langkah ini juga menjadi pengingat pentingnya pengelolaan data yang bertanggung jawab di era digital, terutama dalam urusan pemerintahan yang berdampak luas pada masyarakat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....