KBRN, Jakarta: BRIN mengaku, sudah mencermati masifnya kegiatan hilirisasi pertambangan hingga perluasan industri ekstraktif. Seluruh kegiatan tersebut, sangat berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem di pesisir laut dan pulau kecil di Indonesia.

"Dampak lingkungannya jelas, terjadi pencemaran logam berat, misalnya di sungai-sungai di sekitar pabrik di wilayah tersebut. Khususnya di pertambangan nikel yang tidak hanya pencemaran air, tapi juga pencemaran udara, hancurnya hutan," kata Kepala Pusat Riset Politik BRIN, Athiqah Nur Alami dalam keterangan persnya, di Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Maraknya perluasan industri ekstraktif tambang nikel, Athiqah menegaskan, mengancam masa depan petani di Indonesia. Seperti, hilirisasi nikel di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, serta tambang biji besi dan emas Sulawesi Utara.

"Aktivitas industri ekstraktif tersebut berdampak kepada masyarakat setempat. Ruang hidup mereka seolah terampas, yang ditandai dengan semakin terbatasnya akses masyarakat untuk melaut," ucapnya.

Oleh sebab itu, Athiqah mengaku, BRIN menyarankan stakeholder terkait untuk merefleksi berbagai peraturan yang ada. Yaitu, sebelum memutuskan sebuah tindakan pertambangan.

"Pada regulasi tersebut pengelolaan pulau-pulau kecil di Indonesia mestinya bertujuan untuk melindungi konservasi, merehabilitasi. Memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya alam, serta sistem ekologi secara berkelanjutan," ujar Athiqah.