KBRN, Jakarta: Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mendesak, pemerintah lebih galak dalam aturan alih fungsi lahan hutan kepada pengusaha. Persoalan penggundulan hutan harus segera diselesaikan, demi masa depan kelestarian tumbuhan di Indonesia.

"Terutama untuk sektor pengusaha dari perkebunan maupun pertambangan ini harus diperhatikan. Dari semua stakeholder, dari segi aturan sudah ada, namun ini perlu digalakkan lagi," kata Ketua Bidang ESDM BPP HIPMI, Elia Nelson Kumaat saat berbincang dengan PRO3 RRI, Rabu (5/6/2024).

Nelson berharap, pemerintah juga membuat road map soal izin penggundulan hutan. Sehingga para pengusaha tidak sembarangan dan seenaknya dalam memangkas habis hutan-hutan Indonesia.

"Road map harus jadi implementasi di daerah, titik-titik mana yang harus dihentikan deforestasi. Kita tahu ada hutan lindung, ada hutan produksi dan lain-lain," ujarnya..

Meski demikian, diakui Nelson, secara regulasi masih jauh dari kata ideal. Hal itu lantaran Indonesia belum dapat sepenuhnya mewujudkan target penurunan gas emisi karbon.

"Kalau berbicara ideal mungkin belum ya. Kalau kita berbicara ideal pasti kita sudah net zero emission," ucapnya.