Ditjen Hubla Optimalkan Kenavigasian untuk Tingkatkan Keselamatan Pelayaran

RRI.CO.ID, Jakarta - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) memperkuat keselamatan pelayaran melalui penguatan sistem kenavigasian bersama organisasi internasional. Penguatan tersebut dilakukan untuk memastikan layanan kenavigasian semakin andal serta memenuhi standar keselamatan nasional maupun internasional.

Seminar Keselamatan Pelayaran Bidang Kenavigasian digelar pada 5–7 Oktober 2026 di Jakarta dengan menghadirkan para expert International Organization for Marine Aids to Navigation (IALA). Forum tersebut menjadi wadah berbagi pengetahuan dan pengalaman global mengenai penyelenggaraan kenavigasian untuk meningkatkan keselamatan pelayaran.

Penguatan kenavigasian mencakup penyediaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, optimalisasi Vessel Traffic Services, serta pengembangan alur pelayaran nasional. Pemutakhiran peta laut juga menjadi bagian penguatan sistem untuk mendukung keselamatan, keamanan, dan kelancaran pelayaran.

“Kenavigasian merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan keselamatan pelayaran. Karena itu, kita perlu memastikan seluruh sistem dan layanan kenavigasian berjalan secara optimal, andal, serta sesuai standar internasional dan nasional,” ujar Direktur Kenavigasian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Hernadi Tri Cahyanto saat membuka seminar di Jakarta, Senin, 5 Oktober 2026.

Kerja sama Ditjen Hubla dengan IALA pada 2024–2025 mencakup Technical Mission di seluruh Distrik Navigasi Indonesia. Kerja sama tersebut juga menghasilkan rekomendasi Indonesia Strategic Plan untuk SBNP, VTS, dan alur pelayaran, serta peningkatan kompetensi SDM melalui IALA Academy.

Kolaborasi tersebut berlanjut pada periode 2026–2028 dengan sejumlah agenda penguatan sistem dan kapasitas kenavigasian nasional. Salah satu tindak lanjutnya berupa Workshop Risk Assessment pada Alur Pelayaran Barat Surabaya menggunakan Simplified IALA Risk Assessment Method.

Kegiatan tersebut menggunakan IALA Guideline G1138 dan IMO Circular sebagai acuan penilaian risiko keselamatan pelayaran. Penerapan penilaian risiko diharapkan mendukung perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi keselamatan pada alur pelayaran.

Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dan sekitar 100.000 kilometer garis pantai yang menghadirkan tantangan keselamatan pelayaran. Karena itu, keselamatan pelayaran ditegaskan sebagai prioritas setiap kapal serta menjadi tanggung jawab bersama seluruh insan perhubungan.

“Edukasi menjadi kunci. Dengan pengetahuan yang tepat, kita dapat meningkatkan pemahaman dan upaya pelaksanaan keselamatan pelayaran,” ujarnya.

Ditjen Hubla mendorong regulator, operator, masyarakat pelayaran, akademisi, dan pemangku kepentingan memahami pentingnya kenavigasian untuk keselamatan. Upaya tersebut diarahkan mendukung kebijakan zero accident melalui pemahaman dan penerapan keselamatan pelayaran secara konsisten.

Ditjen Hubla juga memastikan SBNP berfungsi baik, sementara VTS memberikan informasi, mengatur lalu lintas, dan merespons kondisi marabahaya. Peta laut dan elektronik juga harus selalu diperbarui, sedangkan pelanggaran yang membahayakan wajib dilaporkan kepada pihak berwenang.

Penguatan kenavigasian membutuhkan kolaborasi pemerintah, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, badan usaha, operator pelayaran, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut perlu disertai penilaian risiko, evaluasi kinerja, pengawasan berkelanjutan, serta koordinasi antar pemangku kepentingan.

“Melalui sharing knowledge dan pengalaman dari para ahli dan IALA Expert, saya berharap seminar ini dapat meningkatkan pemahaman kita. Terhadap perkembangan pengetahuan dan informasi global serta meningkatkan semangat dalam memberikan layanan keselamatan pelayaran yang prima,” ucap Hernadi.