Penanganan Karhutla Jadi Fokus Awal Menko Polkam Dudung

  • 05 Okt 2026 16:55 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • Menkopolkam baru, Dudung Abdurrahman melaksanakan serah terima jabatan dengan Djamari Chaniago.
  • Sertijab dilaksanakan setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Dudung menjadi Menkopolkam di Istana Negara.

RRI.CO.ID, JAKARTA – Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman resmi menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam). Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) telah melakukan serah terima jabatan dari Djamari Chaniago, Senin, 5 Oktober 2025.

Dudung mengatakan dirinya telah menerima arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait situasi politik dan keamanan. Menurut dia, Kepala Negara memintanya untuk menjaga kondisi politik dan keamanan agar tetap kondusif menghadapi berbagai tantangan ke depan.

Pria 61 tahun itu mengatakan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi prioritas tugasnya dalam waktu dekat. Karena itu, Menko akan segera menggelar rapat koordinasi dengan kementerian terkait dan meninjau langsung lokasi karhutla.

“Pak Djamari sudah menyampaikan yang menjadi prioritas dalam waktu dekat itu adalah karhutla,” ujarnya. Menurut dia, sebelumnya dia telah menerima arahan dan laporan terkait tugas sebagai Menko Polkam.

Selain karhutla, Dudung juga menyoroti perkembangan situasi politik dan pentingnya menjaga persatuan. Menurut dia, setiap keputusan hukum harus dihormati dan masyarakat tidak perlu membangun persepsi sendiri melalui media sosial.

Dudung mengatakan penanganan situasi politik akan dikoordinasikan dengan kementerian terkait, kepolisian, kejaksaan, dan pimpinan partai. Menurut dia, koordinasi tersebut diperlukan agar situasi politik tetap terkendali.

Menko juga menyoroti penanganan konflik di Papua dengan mengedepankan pendekatan kultural dan teritorial. Menurut dia, pendekatan tersebut diarahkan untuk merebut hati rakyat tanpa mengutamakan operasi dengan kekerasan.

Dudung menegaskan penyelesaian berbagai penyimpangan dan kegiatan ilegal menjadi target dalam pelaksanaan tugasnya. Mantan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) itu berharap langkah tersebut dapat mendukung percepatan terwujudnya Asta Cita pemerintah. (Devita Pratiwi)

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....