Ketua DPR Minta Satuan Baru TNI Perkuat Pertahanan-Kedaulatan NKRI

RRI.CO.ID, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pembentukan sejumlah satuan baru di tubuh TNI diikuti dengan penguatan kemampuan pertahanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Puan menyampaikan hal itu saat menghadiri upacara HUT ke-81 TNI di Mabes TNI, Jakarta, Senin 5 Oktober 2026.

Dalam upacara tersebut, Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengukuhkan sejumlah satuan baru TNI. "Dengan berbagai satuan baru ini, kita berharap TNI dapat semakin kuat dalam menjaga rakyat," kata Puan.

Sejumlah satuan baru yang dikukuhkan antara lain enam komando daerah militer (Kodam). Kodam tersebut tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Di matra TNI Angkatan Darat (AD), selain enam Kodam, turut dikukuhkan 150 Batalyon Infanteri (Yonif) Teritorial Pembangunan (TP) serta tiga batalyon bantuan tempur (Banpur). Yakni, Kavaleri, Artileri Medan (Armed), dan Artileri Pertahanan Udara (Arhanud).

Sementara itu, TNI Angkatan Laut (AL) mendapat penguatan berupa satu Brigade Infanteri (Brigif) Marinir dan empat batalyon Marinir.

Adapun di TNI Angkatan Udara (AU), satuan baru yang dikukuhkan meliputi satu Divisi II Korps Pasukan Gerak Cepat (Korpasgat), satu Brigade Korpasgat, tiga batalyon Korpasgat. Kemudian satu Skadron Pendidikan, dua Skadron Udara, serta dua Satuan Radar.

Puan juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh prajurit TNI atas dedikasi mereka dalam menjaga pertahanan negara sekaligus menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, peran prajurit semakin terlihat ketika membantu masyarakat yang terdampak bencana maupun menghadapi kondisi darurat.

"Pengabdian tersebut perlu ditopang koordinasi yang jelas serta dukungan pemerintah sesuai mandat penugasan, sehingga pertolongan kepada warga berjalan efektif dan kesiapan pertahanan tetap terpelihara," ujarnya. Puan menekankan bahwa bertambahnya satuan TNI juga perlu diiringi dengan terjaganya kedekatan antara prajurit dan rakyat.

Ia mengingatkan agar pengabdian TNI tetap dilakukan dengan menghormati hukum, melindungi keselamatan masyarakat, serta menjaga kepercayaan publik. "Teruslah menjadi kekuatan pertahanan yang menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia," kata Puan.