Persoalan DPT Pemilu, Legislator Berharap Masyarakat Ikut Berpartisipasi

  • 04 Jul 2023 10:09 WIB
  •  Pusat Pemberitaan

KBRN, Jakarta: Komisi II DPR RI berharap masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam hal pengawasan Data Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu. Sebab, selama ini DPT selalu menjadi masalah sejak menjelang Pemilu.

"Kita berharap adanya peran partisipasi masyarakat terkait data pemilih ini. Agar masyarakat bisa melihat dirinya sendiri juga sudah terdaftar atau belum di DPT," kata Anggota Komisi II DPR, Wahyu Sanjaya, dalam perbincangan Pro3 RRI, Selasa (4/7/2023).

Permasalahan DPT yang kerap kali terjadi seperti Ketidakakuratan data, pemilih mati atau fiktif, pemilih tidak terdaftar. Serta adanya manipulasi politik, infrastruktur dan teknologi.

Oleh karena itu, peran masyarakat menurut Wahyu sangat penting untuk mengawasi ke akurasian data. Hal ini juga meminimalisir gerakan protes dan gugatan yang akan terjadi saat Pemliu mendatang.

"Karena sebaik-baiknya sistem, pasti akan ada kelemahannya juga yang harus dikerjakan oleh manusia," katanya.

Maka dari itu, ia mengatakan sosialisasi Pemilu harus lebih ditingkatkan lagi, terutama untuk masyarakat. Agar masyarakat lebih paham dan ikut berperan aktif dalam hal pengawasan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Dan Wahyu berharap baik KPU maupun Bawaslu bisa tetap konsisten menjalankan amanat Undang-Undang. Semakin transparan dan sesuai dengan tata waktu yang telah disepakati sebelumnya dengan Komisi II DPR RI.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, juga menjelaskan soal DPT. Bahwa permasalahan DPT ini akan terus ada dan harus segera diatasi.

"Tentu saja KPU harus punya cara untuk mitigasi hal apa yang terjadi kedepannya. Saya pikir KPU bisa mengatasi masalah itu walaupun memang tidak mudah," kata Pangi.

Mitigasi persoalan yang ada dari awal hingga akhir menjelang Pemilu. Dan kolaborasi antara KPU dan Bawaslu memang harus dilakukan juga.

"KPU harus bisa mengantisipasi terkait isu-isu panas Pemilu. Dan Bawaslu juga harus berkolaborasi dengan KPU dalam hal ini," ujarnya.


google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....