Menristek Pastikan Tindaklanjuti Arahan Presiden Soal Pendidikan Negeri Gratis

RRI.CO.ID, Jakarta- Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof Brian Yuliarto mengatakan pemerintah sedang menganalisa pendidikan negeri gratis. Hal itu menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin pendidikan negeri di Tanah Air gratis.

"Kita analisa kondisi yang ada, kemungkinan bagaimana. Kita akan melaporkan kepada Presiden Prabowo sehingga tahapannya seperti apa," kata Menteri Brian dalam keterangannya di Istana Kepresidenan, Selasa, 22 September 2026.

Menteri Brian mengatakan arahan Presiden Prabowo agar anak-anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan negeri. Presiden Prabowo ingin anak-anak yang tidak mampu secara ekonomi, dapat mengakses pendidikan mulai dari tngkat sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi.

"Bapak presid memberikan arahan perguruan tinggi harus memberikan akses seluasnya bagi seluruh masyarakat atau anak-anak bangsa. Intinya bagaimana anak tidak mampu tetap diberikan akses," katanya.

Menteri Brian mengatakan Presiden Prabowo akan menggelar rapat terbatas (Ratas) terkait pendidikan negeri gratis. Rencananya ratas akan digelar pekan depan.

"Intinya peran pemerintah besar tetapi bapak presiden minta ditingkatkan. Nanti ya setelah bapak presiden beri arahan minggu depan ratas bahas ini," kata Brian.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan setuju apabila pendidikan negeri di Indonesia digratiskan. Jenjang pendidikan tersebut mencakup tingkat dasar, sekolah menengah pertama (SMP), hingga perguruan tinggi.

Oleh sebab itu, Presiden Prabowo akan segera menggelar rapat terbatas (Ratas) untuk membahas biaya pendidikan negeri gratis. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-28 PAN di JCC, Senayan, Jakarta.

"Saya sangat setuju saya akan segera mengadakan ratas pokoknya biaya pendidikan negeri, harus gratis. Biaya pendidikan SD, SMP, SMA dan universitas negeri gratis," kata Presiden Prabowo dalam sambutannya di JCC, Jakarta, Jumat, 18 September 2026.