Ketua Periklindo Minta Kepastian Insentif Motor Listrik

RRI.CO.ID, Jakarta - Industri kendaraan listrik nasional meminta pemerintah memberikan kepastian terkait kebijakan insentif, khususnya untuk motor listrik. Ketidakpastian tersebut dinilai mulai menekan penjualan hingga keberlangsungan bisnis dealer kendaraan listrik.

Ketua Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), Moeldoko, mengatakan pemerintah seharusnya tidak ragu memberikan insentif kendaraan listrik. Menurutnya, kebijakan tersebut memberikan manfaat bukan hanya bagi konsumen, tetapi juga pemerintah.

Moeldoko menilai perubahan kebijakan insentif membuat pelaku industri kesulitan menentukan keputusan bisnis. Kondisi tersebut juga mendorong konsumen menunda pembelian karena masih menunggu kepastian mengenai pemberian insentif.

"Kalau pemerintah menikmati seperti itu, jangan ragu-ragu untuk memberikan insentif. Kenapa insentif maju mundur, maju mundur kayak umbel saja gitu loh," kata Moeldoko dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 21 September 2026.

Menurut Moeldoko, ketidakpastian kebijakan membuat aktivitas dealer dan produsen kendaraan listrik mengalami stagnasi. Ia mengatakan kondisi tersebut terjadi karena konsumen memilih menunggu kepastian insentif sebelum membeli kendaraan listrik.

"Jadi kadang diberikan harapan, besoknya lagi nunggu lagi kapan akan diberikan. Sehingga apa yang terjadi? Seluruh diler-diler kita, pabrikan, itu stuck sekarang," ujarnya.

Ia mengingatkan kondisi tersebut dapat berdampak terhadap keberlangsungan dealer apabila berlangsung dalam waktu panjang. Menurutnya, konsumen yang terus menunggu kepastian insentif berpotensi membuat penjualan motor listrik semakin tertekan.

"Dengan stuck itu risikonya, banyak diler yang mati. Karena apa? Karena masyarakatnya menunggu, kapan ini subsidi diberikan? Akhirnya enggak beli-beli motor," katanya.

Moeldoko meminta pemerintah memberikan kepastian kebijakan agar industri dan konsumen tidak terus berada dalam posisi menunggu. Ia juga mengusulkan agar skema insentif ditetapkan setidaknya selama tiga tahun untuk mendukung perencanaan bisnis dan investasi.

"Sekarang ini kebijakan tentang insentif itu setahun, berikutnya janji lagi, nunggu belum turun-turun, entar lagi mungkin ingat kasih lagi setahun. Ini tidak membawa kepastian bagi para pelaku industri," ujarnya.