Tambang Ilegal Sulit Diberantas, Penindakan Pemerintah Perlu Diperkuat

  • 20 Sep 2026 06:58 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • Tambang ilegal tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia. Indonesia sebenarnya lebih kuat daripada oknum tambang ilegal.
  • Tambang ilegal sulit diberantas karena kegiatan tersebut melibatkan pendanaan besar serta jaringan perlindungan di berbagai daerah.
  • Pengawasan dan penegakan hukum perlu diperkuat agar aktivitas pertambangan ilegal tidak mengurangi potensi penerimaan negara secara nasional.

RRI.CO.ID, Jakarta - Ketua Dewan Penasehat Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) Rizal Kasli mengungkapkan, tambang ilegal tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia. Rizal menilai Indonesia sebenarnya lebih kuat daripada oknum tambang ilegal.

“PETI (pertambangan ilegal) memang tersebar di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua, titiknya cukup banyak,” kata Rizal Kasali kepada PRO3 RRI. Rizal menekankan tambang ilegal sulit diberantas karena kegiatan tersebut melibatkan pendanaan besar serta jaringan perlindungan di berbagai daerah.

Menurutnya, lemahnya penindakan hukum dan pengawasan membuat aktivitas pertambangan ilegal masih sulit diberantas hingga kini. “Alasan ekonomi membuat sebagian masyarakat tidak bekerja sehingga akhirnya beralih ke pertambangan ilegal,” ujarnya.

Ia mendukung Presiden Prabowo Subianto menindak tegas tambang ilegal karena negara membutuhkan penerimaan untuk membiayai program prioritas nasional. Rizal berpandangan pemerintah perlu membedakan penanganan tambang rakyat dengan operasi ilegal berskala besar yang menggunakan alat berat tersebut.

“Tambang rakyat harus dibina, sedangkan operasi besar dengan alat berat perlu ditindak tegas karena merugikan negara,” ucap Rizal. Rizal mengusulkan tim khusus yang tidak terstruktur untuk melaporkan kondisi lapangan langsung kepada Presiden Prabowo setiap hari.

Menurutnya, laporan langsung diperlukan agar pemerintah memperoleh gambaran dan memastikan penindakan terhadap tambang ilegal berlangsung konsisten di lapangan. “Kalau laporan yang masuk tidak sesuai kondisi lapangan, penindakan menjadi sulit, sehingga pengawasan langsung sangat diperlukan,” katanya.

Ia menilai pengawasan dan penegakan hukum perlu diperkuat agar aktivitas pertambangan ilegal tidak mengurangi potensi penerimaan negara secara nasional. Langkah tersebut juga dinilai penting untuk memastikan sumber daya pertambangan memberikan manfaat bagi pembangunan dan masyarakat Indonesia.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....