Sekolah Rakyat Perluas Akses Pendidikan Gratis untuk 44.000 Anak

RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah memastikan lebih dari 44.000 anak dari keluarga miskin jenjang SD hingga SMA mendapat akses pendidikan berkualitas secara gratis melalui Sekolah Rakyat. Program tersebut menjadi upaya pemerintah memastikan kondisi ekonomi keluarga tidak menjadi penghalang bagi anak untuk meraih pendidikan dan masa depan.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial Devi Deliani mengatakan perluasan program sekolah gratis merupakan wujud kehadiran negara dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Pemerintah terus memperluas jangkauan agar anak-anak yang belum tertampung dapat kembali mengenyam pendidikan.

“Ini adalah komitmen negara untuk terus memperluas jangkauan. Tentu agar anak-anak yang selama ini tidak tertampung bisa kembali duduk di bangku sekolah,” ujar Devi Deliani, seperti dalam keterangan tertulis Badan Komunikasi Pemerintah RI (Bakom RI), Jumat, 18 September 2026.

Devi mengatakan akses pendidikan gratis tersebut kini menjangkau 182 sekolah. Angka tersebut meningkat dari 166 titik dengan lebih dari 14.700 peserta didik pada tahun pertama pelaksanaan program.

Ia mengatakan setiap siswa terdaftar berdasarkan nama dan alamat melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Mekanisme berbasis data terpadu nasional tersebut diterapkan untuk memastikan bantuan menyasar kelompok yang membutuhkan.

“Setiap siswa terdaftar berdasarkan nama dan alamat melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan sistem ini, bantuan negara dipastikan sampai tepat pada anak-anak yang benar-benar membutuhkan, bukan sekadar angka di atas kertas,” tegas Devi.

Selain pembebasan biaya pendidikan, pemerintah juga mempercepat penyiapan sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar. Gedung permanen telah rampung di 93 titik dan mulai beroperasi sejak pertengahan Juli hingga awal September 2026.

Pembangunan tersebut dilakukan agar semakin banyak anak dapat segera mengikuti pembelajaran dengan fasilitas yang memadai. Pemerintah optimistis hak atas pendidikan yang layak dan berkualitas dapat dinikmati seluruh anak Indonesia.

“Melalui sinergi perluasan jangkauan, ketepatan data target, dan penyediaan infrastruktur yang memadai. Pemerintah optimistis hak atas pendidikan yang layak dan berkualitas dapat dinikmati oleh seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali,” katanya.