Penghargaan Polri Dinilai Sejalan lKinerja, Penguatan Organisasi Jadi Perhatian

RRI.CO.ID, Jakarta -,Penghargaan yang diterima Polri dinilai sejalan dengan kinerja kepolisian dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, penguatan organisasi juga dinilai penting untuk menyesuaikan kebutuhan satuan kerja kepolisian.

Koordinator Nasional Presidium Pemuda Timur Sandri Rumanama mengatakan Kompolnas Awards 2026 menjadi bentuk apresiasi terhadap kinerja Polri. Penghargaan tersebut diberikan kepada satuan kerja Mabes Polri, satuan kewilayahan, serta personel berprestasi.

Menurut Sandri, penghargaan tersebut mencerminkan adanya hasil reformasi Polri sejak era reformasi. Kondisi itu, menurutnya, juga berkaitan dengan meningkatnya indeks kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Hal senada disampaikan Fungsionaris Kornas Presidium Pemuda Timur Thoriq Kapailu. Menurut Thoriq, penghargaan yang diterima Polri perlu disertai pembenahan struktural dan penyesuaian organisasi.

“Polri wajib mendapat penghargaan tersebut. Namun, di sisi lain harus ada pembenahan organisasi dan kebutuhan satuan kerja,” kata Thoriq dalam keterangannya, Sabtu, 18 September 2026.

Thoriq mengatakan penguatan struktur diperlukan untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi dengan perkembangan tugas kepolisian. Ia juga menyebut perlunya peningkatan struktur dan perluasan birokrasi berdasarkan golongan.

"Menurut hemat mereka perlu ada upgrading struktural di kubuh Polri. Kemudian, birokrasi secara golongan harus diperluas,” ujar Thoriq.

Sementara itu, Sandri menilai reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam memperbaiki tata kelola organisasi Polri. Langkah tersebut dinilai dapat menghindari tumpang tindih kewenangan sekaligus membuka ruang regenerasi kepemimpinan.

Sandri mengusulkan sejumlah perubahan struktur kelembagaan untuk meningkatkan efektivitas kinerja organisasi. Salah satunya adalah peningkatan status Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Badan Pemberantasan Korupsi Polri.

“Ada beberapa hal yang harus direformasi, misalnya Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri menjadi Badan Pemberantasan Korupsi Polri agar unit ini bisa bekerja maksimal dalam penanganan korupsi,” ucapnya..

Selain itu, Sandri mengusulkan perubahan status Korps Lalu Lintas menjadi Badan Lalu Lintas Polri. Menurutnya, perubahan tersebut dapat memperluas fokus kerja hingga mencakup transportasi darat, udara, dan laut.

"Selain itu Korps Lalu Lintas (Korlantas) diubah menjadi Badan Lalu Lintas Polri. Sehingga fokus kinerjanya bukan hanya pada lalu lintas darat, namun juga udara hingga laut,” katanya.

Sandri juga menilai sejumlah satuan pendidikan dan layanan pendukung di lingkungan Polri perlu mendapatkan penguatan struktur kepemimpinan. Ia mengusulkan Sekolah Polisi Wanita dan Sekolah Bahasa dipimpin perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal.

Menurutnya, lingkup kerja kedua institusi tersebut cukup besar dan strategis sehingga membutuhkan kepemimpinan dengan kewenangan lebih kuat. Usulan serupa disampaikan terhadap Sekretariat Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pelayanan Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sandri menilai kedua unit tersebut juga layak dipimpin perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal. Menurutnya, penguatan struktur dapat menjadi bagian dari penyesuaian organisasi dengan kebutuhan pelaksanaan tugas Polri.