WWB Gandeng KP2MI Kaji Dampak Remitansi PMI untuk Ekonomi

RRI.CO.ID, Jakarta - Remitansi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dilaporkan meraih Rp288,1 triliun sepanjang 2025, mengutip data dari Bank Indonesia. Nilai tersebut membuktikan bahwa aliran dana luar negeri (Remitansi) berpengaruh besar bagi kehidupan ekonomi keluarga PMI di Indonesia.

Sayangnya, pemanfaatan remitansi seringkali masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan keseharian para keluarga penerima dana di Indonesia. Penggunaan remitansi untuk kegiatan yang bermanfaat masih terbatas sehingga dampak ekonominya perlu didalami secara lebih menyeluruh.

Women’s World Banking bersama KP2MI kemudian merancang pembahasan mengenai dampak remitansi juga mengembangkan Indonesia Remittance Development Index (IRDI). Kerja sama tersebut kemudian ditandatangani kedua pihak di Jakarta, Kamis, 17 September 2026, yang diawali Focus Group Discussion.

FGD ini mempertemukan sektor jasa keuangan, pemerintah, mitra pembangunan, organisasi masyarakat umum, lembaga riset, dan organisasi internasional. Diskusi tersebut membahas tentang indikator, ketersediaan data, juga manfaat remitansi yang sesuai.

Dirjen Pemberdayaan KP2MI, Muh. Fachri, menyampaikan kajian ini membahas dampak remitansi terhadap daya beli keluarga hingga jenjang nasional. Topik tersebut diangkat karena kondisi ekonomi pada tingkat desa dan daerah asal dari para pekerja migran Indonesia.

Menurutnya, kajian ini nantinya akan menghasilkan rekomendasi kebijakan bagi KP2MI dan pemangku kepentingan terkait, seperti pemerintah daerah dan pemerintah desa. Rekomendasi tersebut diharapkan bisa diterapkan dalam upaya memperkuat pendayagunaan remitansi.

Fachri menargetkan agar kajian yang diselenggarakan tersebut selesai hingga akhir 2026 dan menjadi dasar dari riset lanjutan. Salah satu kajian lanjutan yang dipertimbangkan ialah membandingkan desa kantong PMI dengan desa yang bukan kantong PMI.

“Sampai akhir tahun, kita sudah akan mendapatkan kajian, tapi ini baru riset awal tentu akan ada riset-riset lanjutan. Misalnya ke depan perlu melakukan studi komparatif antara desa kantong PMI dengan desa yang bukan kantong PMI,” ucap Fachri dalam acara ‘Kajian Dampak Remitansi dan Pengembangan Indonesia Remittance Development Index’, Jakarta, Kamis, 17 September 2026.

Komparasi tersebut akan diteliti melalui perilaku ekonomi dan perkembangan daya beli masyarakat pada kedua kelompok desa. Fachri mengatakan hasil penelitian lanjutan juga perlu disampaikan kepada masyarakat agar manfaat remitansi bisa dipahami oleh masyarakat luas.

“Bagaimana perilaku ekonomi, bagaimana perkembangan daya beli di kedua desa ini. Ini juga perlu kita rilis kepada masyarakat,” ujar Fachri.

Contoh desa yang menerapkan remitansi, Desa Bumi Daya, Lampung, yang mencatat nominal uang kiriman pekerja migran kepada keluarganya. Desa tersebut juga memberikan edukasi kepada penerima remitansi agar dana bisa digunakan untuk kegiatan yang lebih produktif.

Fachri menyebut program Desa Migran Emas mendorong pelindungan dan pemberdayaan pekerja migran melalui pendekatan lintas sektor. Program tersebut meliputi edukasi di tingkat desa sebab pelindungan pekerja migran memuat aspek ekonomi, hukum, dan sosial.

Pemerintah juga mendorong PMI agar menggunakan penghasilannya untuk berusaha atau berinvestasi saat telah kembali ke Indonesia. Fachri menyatakan beberapa lembaga keuangan memiliki program investasi emas yang digemari pekerja migran berdasarkan pada hasil survei.

Direktur Regional Asia Tenggara Women’s World Banking, Angelique Timmer, menilai kolaborasi perlu dilakukan untuk mengukur dampak remitansi. Baginya, kajian bukan sekadar melihat nilai remitansi, melainkan dampaknya terhadap pengusaha, desa, dan keluarga.

“Kami percaya bahwa kita semua sebenarnya bisa menciptakan indeks yang merupakan sinyal bagaimana remitansi memberikan keberanian dalam ekonomi. Lebih banyak peluang pekerjaan ke keluarga yang meninggalkan Indonesia,” kata Angelique.

Angelique Timmer menilai literasi keuangan penting, tetapi juga harus diikuti solusi nyata agar pekerja migran mampu mengatur remitansi. Ia mendorong kolaborasi bank, sektor swasta, serta pemerintah untuk memberi pekerja migran kendali atas penghasilan yang diterima mereka. (Shafira Nursyifa)