ADB Bantu Reformasi Fiskal Indonesia untuk Tingkatkan Layanan Publik
- 17 Sep 2026 18:15 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Asian Development Bank (ADB) menyetujui program senilai USD650 juta untuk mendukung reformasi fiskal di Indonesia untuk penguatan penyediaan layanan publik
- Program tersebut adalah Program Percepatan Desentralisasi untuk Meningkatkan Tata Kelola Daerah atau ADIL (Accelerating Decentralization for Improved Local Governance)
- Program ADB tersebut akan mendukung platform digital nasional baru, yang mengintegrasikan pelaporan data fiskal
RRI.CO.ID, Jakarta – Asian Development Bank (ADB) menyetujui program senilai USD650 juta untuk mendukung reformasi fiskal di Indonesia. Khususnya reformasi fiskal yang ditujukan untuk penguatan penyediaan layanan publik.
Program tersebut adalah Program Percepatan Desentralisasi untuk Meningkatkan Tata Kelola Daerah atau ADIL (Accelerating Decentralization for Improved Local Governance). Sub program pertama yang akan dilakukan adalah memperkuat kordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola dana publik.
Program tersebut juga akan meningkatkan keberlanjutan anggaran daerah agar dapat memberikan layanan publik lebih baik. Semuanya dilakukan lewat digitalisasi untuk meningkatkan transparansi fiskal.
“Aspirasi Pemerintah Indonesia untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045 didukung secara strategis. Dukungan diberikan dalam bentuk pembangunan ekonomi di berbagai provinsi, kabupaten, dan desa, serta tempat layanan publik esensial,” kata Direktur ADB untuk Indonesia, Bobur Alimov dikutip Kamis, 17 September 2026.
Program ADB tersebut akan mendukung platform digital nasional baru, yang mengintegrasikan pelaporan data fiskal. Termasuk penilaian pajak properti yang lebih adil untuk meningkatkan penghaislan daerah.
Kerangka kerjanya mencakup isu-isu terkait perlindungan gak-hak sipil dan integrasi risiko bencana. Perencaan dan penganggaran responsif untuk melindungan perempuan dan anak perempuan juga termasuk di dalamnya.
“Arsitektur fiskal dan digital negara yang semakin diperkuat memungkinkan penyediaan layanan yang lebih baik bagi masyarakat,” ucap Alimov. Apalagi 35-40 persen dari total pengeluaran publik di kelola di tingkat subnasional, seperti pengeluaran untuk kesehatan maupun pendidikan.
Harapannya, layanan publik tidak lagi terfragmentasi dan masalah ketimpangan kemampuan fiskal serta administratif di setiap wilayah dapat teratasi. Hal ini sejalan dengan dengan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Program ADIL juga diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Disamping mendorong pengentasan kemiskinan serta ketimpangan dan memperkuat keberlanjutan lingkungan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....