Kemensos Dukung Perluasan Perlinsos Digital
- 13 Sep 2026 09:47 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Kemensos mendukung perluasan uji coba Perlindungan Sosial Digital ke 258 kabupaten dan kota
- Digitalisasi diarahkan untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan mempercepat penyaluran bantuan sosial
- Kemensos menilai kesiapan data dan distribusi menjadi kunci penerapan Perlinsos Digital
- Uji coba sebelumnya mencakup 43 kabupaten dan kota dengan lebih dari 4,3 juta keluarga mendaftar
- Pemerintah menargetkan Perlinsos Digital diperluas secara nasional pada pekan ketiga Oktober
RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Sosial (Kemensos) mendukung perluasan uji coba Perlindungan Sosial Digital ke 258 kabupaten dan kota. Digitalisasi tersebut disiapkan untuk mendukung penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.
Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono mengatakan Kemensos mendukung penerapan Perlinsos Digital untuk penyaluran bansos pada 2027. Menurutnya, kesiapan data menjadi faktor penting dalam penerapan sistem tersebut.
Hal itu disampaikan Agus saat menghadiri Rapat Koordinasi Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah di Jakarta, Kamis 10 September 2026. Rapat tersebut dipimpin Ketua Komite sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan.
Uji coba Perlinsos Digital sebelumnya dilakukan di 43 kabupaten dan kota. Kini cakupannya diperluas menjadi 258 kabupaten dan kota dengan lebih dari 4,3 juta keluarga telah mendaftar.
“Kemensos sangat mendukung implementasi rencana perlinsos digital untuk penyaluran bansos tahun 2027. Yang dibutuhkan untuk mempercepat proses distribusi melalui perlinsos ini, yang pertama adalah data,” kata Agus.
Agus mengatakan data penerima bansos masih dalam proses transisi sehingga inclusion error dan exclusion error masih ditemukan. Kemensos bersama Badan Pusat Statistik terus melakukan pemutakhiran data untuk memperbaiki ketepatan sasaran.
Inclusion error terjadi ketika masyarakat yang tidak berhak justru menerima bantuan. Sementara exclusion error terjadi ketika masyarakat yang seharusnya menerima bantuan justru tidak mendapatkannya.
Selain data, Agus mengatakan mekanisme distribusi juga perlu diperkuat dalam penerapan Perlinsos Digital. Menurutnya, digitalisasi diharapkan mempercepat penyaluran sehingga masyarakat yang berhak tidak perlu menunggu terlalu lama.
“Yang dibutuhkan pertama kali untuk implementasi perlinsos ini adalah data. Data yang kedua adalah distribusi,” ujarnya.
Hasil evaluasi uji coba menunjukkan lebih dari 70 persen masyarakat memberikan respons positif terhadap layanan Perlinsos Digital. Proses yang sebelumnya membutuhkan 75 hingga 200 hari disebut dapat dilakukan dalam hitungan menit.
Pemerintah juga mengembangkan Gerakan Perlinsos Peduli Tetangga untuk membantu masyarakat yang belum dapat mendaftar secara mandiri. Pemilik Identitas Kependudukan Digital dapat berperan sebagai Agen Perlinsos untuk membantu keluarga atau warga di sekitarnya.
Ketua KPTDP Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah menargetkan Perlinsos Digital diperluas secara nasional pada pekan ketiga Oktober. Penguatan sistem masih dilakukan untuk memastikan kesiapan sebelum penerapan secara lebih luas.
Perluasan uji coba menjadi bagian dari pengujian kesiapan sistem dan pemerintah daerah. Pengujian juga mencakup interoperabilitas data serta mekanisme pendampingan masyarakat dalam proses digitalisasi perlindungan sosial.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....