Mutu Susu MBG Disorot, Komisi IX DPR Minta Gizi Jadi Perhatian Utama
- 12 Sep 2026 11:20 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menekankan pentingnya pengawasan mutu produk susu dalam Program Makan Bergizi Gratis untuk menjamin nilai gizi penerima manfaat.
- Larangan terhadap sejumlah produk susu dinilai perlu dilakukan guna memastikan bahan pangan yang digunakan dalam program memiliki standar kualitas dan nutrisi yang memadai.
- Program Makan Bergizi Gratis tidak boleh hanya dinilai dari aspek kepuasan rasa atau tingkat kenyang penerima, melainkan harus fokus pada kandungan gizi yang optimal untuk perkembangan kesehatan.
RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyoroti mutu produk susu dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai larangan sejumlah produk susu penting untuk memastikan bahan pangan dalam program memiliki nilai gizi bagi penerima manfaat.
Netty menjelaskan kualitas dan kandungan gizi harus menjadi perhatian dalam penyelenggaraan MBG. Menurutnya, program tersebut tidak cukup dinilai dari kemampuan makanan membuat penerima merasa kenyang.
“Program Makan Bergizi Gratis tidak boleh hanya dinilai dari kenyangnya penerima manfaat, tetapi juga harus memastikan kualitas dan kandungan gizinya. Karena itu, penggunaan produk yang benar-benar memberikan nilai gizi tentu harus menjadi perhatian utama,” ujar Netty dalam keterangannya, Jumat, 11 September 2026.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) merekomendasikan penggunaan susu hewani berupa susu pasteurisasi, Ultra High Temperature (UHT), dan susu steril full cream plain. Produk tersebut tidak diperbolehkan mengandung tambahan gula, pengawet, perasa, maupun pewarna.
BGN juga menetapkan kandungan susu segar minimal 80 persen. Selain itu, BGN mewajibkan produk memiliki izin edar resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
“Keputusan di tingkat pusat harus benar-benar diterapkan di lapangan. Jangan sampai sudah ada standar yang baik, tetapi dalam proses pengadaan dan distribusi justru muncul produk yang tidak sesuai dengan ketentuan,” kata Netty.
Selain memperhatikan kandungan produk, Netty mengingatkan pentingnya pengawasan selama proses penyimpanan dan distribusi. Hal tersebut terutama berlaku untuk produk susu pasteurisasi yang memerlukan sistem rantai dingin (cold chain).
“Keamanan pangan harus berjalan bersama dengan pemenuhan gizi. Produk yang baik harus tetap ditangani dengan prosedur yang benar sampai diterima oleh anak-anak dan kelompok penerima manfaat lainnya,” ujarnya.
Netty menyambut baik komitmen BGN mendorong pemanfaatan susu hewani dalam program MBG. Menurutnya, langkah tersebut diharapkan memberikan manfaat bagi penerima program sekaligus mendukung produktivitas dan kesejahteraan peternak lokal.
“Program MBG memiliki potensi besar untuk menciptakan ekosistem pangan yang sehat. Jika dikelola dengan baik, program ini menggerakkan ekonomi masyarakat dan memberikan ruang yang lebih besar bagi peternak lokal,” katanya.
Namun demikian, Netty menegaskan keterlibatan produk dan pelaku usaha lokal tetap harus memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan yang telah ditetapkan. Ia menilai keberpihakan kepada peternak lokal dan pemenuhan standar mutu harus berjalan beriringan.
“Keberpihakan kepada peternak lokal dan pemenuhan standar mutu harus berjalan beriringan. Jangan sampai salah satunya dikorbankan,” ucap Netty.
Netty berharap kebijakan baru tersebut menjadi momentum untuk memperkuat evaluasi kualitas seluruh menu MBG. Evaluasi itu mencakup bahan pangan, kandungan gizi, keamanan, proses pengolahan, hingga distribusi.
“Setiap rupiah anggaran untuk MBG harus benar-benar kembali menjadi manfaat gizi bagi penerima program. Karena itu, evaluasi bahan pangan, kandungan gizi, keamanan, proses pengolahan hingga distribusi harus terus diperkuat,” ujar Netty.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....