Mensos: Lulusan Sekolah Rakyat Tak Boleh Menganggur

RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf mengatakan lulusan Sekolah Rakyat tidak boleh menganggur setelah menyelesaikan pendidikan. Pemerintah menyiapkan dua pilihan, yakni melanjutkan kuliah atau menjadi pekerja terampil.

Gus Ipul mengatakan kebijakan tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam pengembangan Sekolah Rakyat. Menurutnya, hilirisasi pendidikan menjadi bagian penting untuk memutus mata rantai kemiskinan.

“Lulusan Sekolah Rakyat tidak boleh menganggur. Pilihannya hanya dua, menjadi pekerja terampil atau meneruskan kuliah,” kata Gus Ipul, Selasa 8 September 2026.

Gus Ipul menjelaskan siswa terlebih dahulu harus menyelesaikan pendidikan dari jenjang SD hingga SMA. Setelah lulus SMA, siswa dapat memilih jalur pendidikan tinggi atau langsung memasuki dunia kerja.

Bagi siswa yang ingin kuliah dan memenuhi persyaratan, pemerintah menyiapkan dukungan beasiswa. Kemensos juga akan menggunakan tes DNA talent untuk membantu mengarahkan pilihan bidang pendidikan sesuai potensi siswa.

“Kalau kuliah dia harus belajar sungguh-sungguh, ya, kita pakai tes DNA talent ke mana dia sebaiknya kuliah,” ujarnya.

Sementara siswa yang memilih bekerja akan diarahkan mengikuti pelatihan keterampilan sesuai minat dan potensinya. Kemensos telah menjalin kerja sama dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan BUMN untuk memperkuat keterampilan siswa.

Gus Ipul mengatakan kerja sama tersebut juga diarahkan untuk menyerap lulusan Sekolah Rakyat. Pemerintah bahkan mendorong sebagian lulusan menjadi pekerja terampil di luar negeri.

“Saatnya juga menampung lulusan-lulusan Sekolah Rakyat. Kita dorong mereka menjadi pekerja terampil luar negeri,” ucapnya.

Gus Ipul mengajak seluruh pihak mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat melalui kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, keberhasilan program tersebut membutuhkan penghapusan ego sektoral.

“Yang penting dalam eksekusi Sekolah Rakyat ini, kita menekankan betul pentingnya kebersamaan, kolaborasi. Ego sektoral harus dihilangkan,” katanya.

Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul dalam kegiatan Penyampaian Hasil Collective Action-Relaksasi RPL JPT Madya Tahun 2026. Kegiatan tersebut digelar LAN bersama Kemensos dengan tema Orkestrasi Kebijakan Lintas Sektor dalam Pengentasan Kemiskinan.