Wacana Penggabungan BMKG dan Badan Geologi, DPR Minta Dikaji Terlebih Dahulu
- 08 Sep 2026 15:30 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Pernyataan ini disampaikan usai Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa, 8 September 2026.
- Puan Maharani, Ketua DPR RI, meminta pemerintah mengkaji wacana penggabungan BMKG dan Badan Geologi sebelum implementasi.
- Kajian diperlukan untuk memastikan penggabungan kedua institusi benar-benar meningkatkan efektivitas pelayanan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
RRI.CO.ID, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengkaji terlebih dahulu wacana penggabungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dengan Badan Geologi. Puan menilai kajian diperlukan untuk memastikan penggabungan kedua institusi tersebut benar-benar meningkatkan efektivitas pelayanan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Jadi, lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat,” kata Puan usai Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 8 September 2026.
Puan mengatakan DPR RI pada prinsipnya akan mendukung apabila pemerintah menilai penggabungan BMKG dan Badan Geologi dapat membuat penanganan informasi kebencanaan menjadi lebih efektif.
“Kalau memang itu dianggap lebih efektif dan lebih bermanfaat bagi masyarakat, tentu kami akan mendukung,” ujarnya.
Wacana penggabungan kedua lembaga tersebut sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Rencana itu muncul di tengah rentetan bencana yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
Presiden mengatakan pemerintah akan membahas lebih lanjut kemungkinan penyatuan BMKG dan Badan Geologi. Penggabungan tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam menghadapi berbagai potensi bencana.
Selain wacana penggabungan lembaga, Puan juga menanggapi rencana pemerintah menambah alokasi anggaran untuk lembaga yang menangani kebencanaan. Ia menyatakan DPR tidak mempermasalahkan penambahan anggaran selama penggunaannya memberikan manfaat yang lebih baik bagi masyarakat.
“Bagi kami tidak apa-apa (anggaran ditambah). Namun, harus manfaatnya harus lebih baik daripada sebelumnya,” ucap Puan.
Menurut Puan, efektivitas kelembagaan maupun penambahan anggaran harus diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Terlebih, Indonesia menghadapi risiko berbagai bencana alam karena kondisi geografisnya.
Puan sebelumnya juga meminta pemerintah memperkuat penanganan bencana secara terpadu, termasuk dalam menghadapi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Ia menekankan keselamatan dan perlindungan masyarakat harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan penanggulangan bencana.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....