LPPI Kirim Surat ke Presiden, Usulkan Optimalisasi Pendapatan Negara Capai Rp250 T

RRI.CO.ID, Jakarta - Lembaga Pengawasan Pembangunan Indonesia (LPPI) mengirim surat permohonan audiensi kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut berisi usulan optimalisasi tata niaga untuk meningkatkan pendapatan negara.

Surat bernomor 35/LPPI/IX/2026 itu dikirimkan pada Senin, 7 September 2026. LPPI menyebut surat tersebut telah diterima Kementerian Sekretariat Negara.

Ketua atau Koordinator Pelaksana Harian LPPI Abdul Hamid Ramadhan mengatakan pihaknya siap memaparkan hasil kajian strategis kepada Presiden. Kajian tersebut membahas potensi optimalisasi tata niaga di sejumlah sektor.

“Dalam rangka pengabdian kepada bangsa dan negara serta dukungan kami kepada Bapak H. Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia. Kami memohon kesediaan waktu Bapak Presiden untuk dapat mendengarkan paparan hasil kajian kami,” ujar Abdul dalam keterangan tertulis, Senin, 7 September 2026.

Berdasarkan hasil analisis dan pemetaan LPPI, pembenahan tata niaga dinilai memiliki potensi meningkatkan pendapatan negara. Dari satu sektor yang dikaji, potensi tambahan penerimaan disebut mencapai Rp250 triliun per tahun.

LPPI menyatakan angka tersebut belum mencakup potensi dari sektor tata niaga lainnya. Kajian terhadap sejumlah sektor tersebut masih dilakukan secara mendalam.

LPPI berharap kajian tersebut dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengoptimalkan sumber penerimaan negara. Tata kelola dan regulasi yang efisien serta transparan dinilai dapat mendukung pembiayaan pembangunan.

Menurut LPPI, optimalisasi pendapatan negara dapat memperkuat pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah. Lembaga tersebut juga menyatakan kesiapan untuk memberikan gagasan strategis bagi pemerintah.

LPPI menegaskan komitmennya untuk turut mengawal dan mendampingi pemerintah. Upaya tersebut diarahkan untuk mendukung kemandirian ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, LPPI mengajak aktivis dan masyarakat tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Masyarakat juga diminta menahan diri dari aksi turun ke jalan dalam menyampaikan pendapat.

“Kita dukung pemerintah. Agar kinerjanya tidak tergangg atau terhambat oleh aksi demonstrasi,” ujar Abdul.