Perbedaan Data Kemiskinan Dinilai Berisiko Ganggu Ketepatan Bantuan Sosial

RRI.CO.ID, Jakarta - Pakar Kebijakan Publik Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Agustinus Subarsono, mengingatkan perbedaan indikator kemiskinan dapat memengaruhi ketepatan pemerintah menetapkan penerima bantuan sosial. Menurutnya, ketidaktepatan ukuran berisiko mengabaikan kelompok rentan secara ekonomi membutuhkan intervensi meski statistik belum tergolong miskin.

Agustinus juga mempertanyakan validitas penggunaan desil untuk menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat. Ia menekankan kebijakan pengentasan kemiskinan harus tepat menyasar warga miskin sekaligus kelompok yang berisiko kembali jatuh miskin setiap saat.

“Bantuan sosial harus menyentuh kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memenuhi ukuran statistik yang belum tentu menggambarkan kenyataan,” kata Agustinus Subarsono kepada Pro 3 RRI Jumat, 4 September 2026.

Ia menjelaskan, desil merupakan metode pengelompokan penduduk menjadi sepuluh kelompok yang sama besar berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Agustibus menambahkan, masalah muncul ketika klasifikasi tersebut kemudian digunakan untuk menentukan kelayakan seseorang memperoleh bansos.

Ia menilai kondisi kemiskinan tidak cukup dilihat hanya dari satu atau dua indikator ekonomi. Agustinus berpandangan kebijakan pengentasan kemiskinan harus dilaksanakan bersama penciptaan lapangan kerja, pendidikan, pelatihan, pembiayaan usaha, dan infrastruktur produktif.

“Bantuan itu penting untuk bertahan hidup, tetapi mengentaskan kemiskinan membutuhkan pekerjaan dan kesempatan ekonomi yang lebih kuat,” ucapnya.

Agustinus juga mendorong pembaruan metodologi agar kesenjangan antara data kemiskinan dan pengalaman ekonomi rumah tangga dapat diperkecil secara. Menurutnya, pemerintah perlu membuka data serta memperbaiki pendataan penerima bantuan agar kebijakan perlindungan sosial semakin tepat sasaran masyarakat.

“Jika data berkualitas, hasil pengukuran tidak akan terlalu jauh berbeda dengan realitas ekonomi masyarakat yang dirasakan,” tambah Agustinus.

Dia menegaskan ketepatan data, bantuan sosial, dan penciptaan kesempatan ekonomi menjadi kunci memperkuat kebijakan pengentasan kemiskinan Indonesia berkelanjutan. Karena itu, ia merekomendasikan evaluasi terhadap ukuran kemiskinan dan penggunaan indikator multidimensi yang lebih mampu mencerminkan kondisi riil masyarakat.