BGN Lakukan Penyesuaian, Ini Daftar Sekolah yang Tidak Dapat MBG

RRI.CO.ID, Jakarta - BGN RI melakukan penyesuaian, terhadap daftar penerima Program MBG dengan tidak lagi mengalokasikan program tersebut ke sekitar 80 sekolah swasta elite. Alasannya, karena sekolah-sekolah tersebut dinilai memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan makanan bergizi bagi siswanya secara mandiri.

Kepala BGN, Sudaryono menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah pemerintah kembali mengevaluasi dan menyisir daftar sekolah yang mendapatkan program MBG. Sebagian sekolah swasta elite, dinilainya tidak masuk dalam kelompok yang membutuhkan intervensi program pemerintah.

“Beberapa sekolah swasta yang memang swasta elite kan, yang saya kira tidak membutuhkan MBG. Beberapa sudah ada 80-an sekolah itu se-Indonesia, yang kemudian sekolah swasta khususnya, kita exclude untuk tidak terima MBG,” kata Sudaryono dalam keterangan persnya, di Jakarta, dikutip Minggu, 30 Agustus 2026.

Selain sekolah swasta elite, kata Sudaryono, sejumlah sekolah berasrama juga tidak memperoleh alokasi MBG. BGN menilai, sekolah-sekolah tersebut telah memiliki sistem internal dalam pemenuhan kebutuhan makanan dan gizi siswanya.

Kemudian, Sudaryono mencontohkan, SMA Taruna Nusantara sebagai salah satu sekolah berasrama yang tidak mendapatkan MBG. Kebutuhan konsumsi para siswa di sekolah tersebut, sudah menjadi bagian dari program pendidikan dan fasilitas yang disediakan sekolah.

“Sekolah-sekolah berasrama kan ada banyak, seperti sekolah saya dulu SMA Taruna Nusantara. Tidak kemudian mendapatkan MBG, karena itu sudah menjadi bagian dari kegiatan mereka sendiri-sendiri,” ucap Sudaryono.

Kebijakan pengecualian sekolah-sekolah tersebut, Sudaryono membeberkan, sudah mulai diterapkan dan dapat diketahui masyarakat melalui radar MBG. Sudaryono menyebut, Jakarta Intercultural School (JIS), Cikal, Taruna Nusantara, Kemala Bhayangkari, dan Taruna Bhayangkara tidak akan memperoleh alokasi MBG.

“Sudah, bisa cek di radar MBG. Misalnya masukkan saja sekolah JIS atau Cikal, atau Taruna Nusantara,” ujar Sudaryono.

Di tengah penyesuaian penerima manfaat, pemerintah juga tengah memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan MBG di tingkat SPPG. Menko Pangan, Zulkifli Hasan menargetkan, sebagian besar persoalan dalam program tersebut dapat diselesaikan sebelum 20 Oktober 2026.

Zulkifli mengatakan, target tersebut menjadi bagian dari tugas manajemen baru BGN yang baru berjalan sekitar satu bulan. Dengan waktu sekitar dua bulan, manajemen baru diminta memperbaiki berbagai persoalan yang muncul dalam operasional program MBG.

“MBG itu saya meyakini manajemen yang baru dipimpin Mas Dar ini dua bulan bisa kita atasi sebagian besar persoalan ya. Dua bulan sebelum 20 Oktober,” kata Ketum DPP PAN ini dalam keterangan persnya, di Jakarta.

Pembenahan dilakukan mulai dari kedisiplinan kepala SPPG hingga pengawasan proses produksi makanan. Salah satu aturan baru mewajibkan kepala SPPG berada di lokasi sejak pukul 02.00 hingga 08.00 untuk memastikan proses pengolahan makanan berlangsung sesuai standar.

Kehadiran kepala SPPG juga dipantau menggunakan sistem absensi dan Zoom. Menurut Zulkifli, pengawasan tersebut diperlukan untuk meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan makanan yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan bagi penerima manfaat MBG.

“Jadi jam kerja itu mulai jam 2 pagi sampai jam 8. Nah ini yang selama ini SPPG tidak hadir di tempat. Sekarang diwajibkan jam 2 pagi sampai jam 8 harus ada di tempat, kepalanya,” ucap Zulkifli.