Banggar DPR Rekomendasikan Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara

RRI.CO.ID, Jakarta – Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Jazilul Fawaid menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk meningkatkan pengelolaan keuangan negara. Rekomendasi tersebut disampaikan dalam pembicaraan tingkat II RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.

Jazilul mendorong kontribusi pertumbuhan ekonomi diintegrasikan dalam evaluasi kinerja realisasi belanja pemerintah. Langkah tersebut diperlukan agar alokasi anggaran dapat diukur berdasarkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

"Badan Anggaran memberikan rekomendasi untuk dilaksanakan pemerintah dan dimasukkan dalam RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2025. Satu, mengintegrasikan kontribusi pertumbuhan ekonomi ke dalam sistem evaluasi kinerja atas realisasi belanja yang telah dialokasikan," ujarnya dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026.

Ia juga meminta pemerintah meningkatkan efektivitas pengelolaan APBN melalui ketertiban pelaksanaan alokasi anggaran dan program. Kejelasan tujuan, prosedur, serta manfaat perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan anggaran dan setiap perubahannya.

Banggar turut merekomendasikan perbaikan tata kelola penerimaan negara bukan pajak secara berkelanjutan. Perbaikan tersebut diarahkan meningkatkan kepatuhan administratif, kapasitas fiskal, dan mitigasi risiko kebocoran penerimaan negara.

Jazilul juga mendorong penguatan sinergi program pemberdayaan ekonomi lintas kementerian dan lembaga pemerintah. Sinergi tersebut diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan melalui kebijakan yang terintegrasi dan komprehensif.

Pada sektor pendidikan, evaluasi pelaksanaan anggaran juga dinilai perlu dilakukan secara terukur dan menyeluruh. “Eksekusi anggaran mandatory spending pendidikan harus optimal agar manfaatnya dirasakan peserta didik, pendidik, dan masyarakat,” katanya.

Banggar turut mendorong percepatan implementasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sebagai referensi utama pemerintah. Integrasi data lintas kementerian dan lembaga perlu diperkuat melalui pemutakhiran secara berkesinambungan.

Jazilul meminta pemerintah meningkatkan kualitas laporan kinerja pemerintah pusat secara komprehensif dan berkelanjutan. Pemerintah juga didorong menyempurnakan reformasi subsidi energi serta formula pengalokasian dana alokasi umum.

Selain itu, reformasi pengelolaan subsidi energi dan formula pengalokasian dana alokasi umum perlu terus disempurnakan. Pemerintah juga didorong meningkatkan transparansi, pengawasan, akuntabilitas, serta kualitas pemanfaatan anggaran untuk mendukung pembangunan nasional.