Foto Dicatut, Anggota Komisi IV DPR Bantah Terlibat Kasus Warga Pati

RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Mohammad Habibur Rochman angkat bicara terkait beredarnya informasi di media sosial. Yakni beredarnya informasi mencatut nama dan fotonya dalam kasus seorang warga Pati yang disebut mengalami pemblokiran rekening.

Habibur Rochman menegaskan dirinya tidak memiliki keterkaitan dengan kasus tersebut. Ia menyayangkan penggunaan foto dirinya dengan seragam PDH Partai NasDem dalam sejumlah unggahan yang beredar di media sosial.

“Pencatutan tersebut membuat masyarakat seolah-olah menganggap dirinya sebagai pihak yang melaporkan warga Pati hingga rekeningnya diblokir. Yang menjadi keresahan saya, banyak sekali di media sosial akun-akun yang meng-share berita itu menggunakan wajah saya,” ujar Habibur kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 26 Agustus 2026.

Ia menilai penggunaan identitas dan foto tersebut sangat merugikan. Baik terhadap dirinya secara pribadi maupun Partai NasDem.

Habibur menjelaskan, dirinya juga sempat membiarkan serangan dari sejumlah akun di media sosial karena menganggap telah terjadi kesalahan identitas. Namun, situasi berubah setelah informasi tersebut semakin luas disebarkan dengan menggunakan fotonya.

“Saya juga kaget kenapa tiba-tiba saya diserang oleh buzzer ataupun netizen. Pertama saya biarkan karena saya juga enggak merasa ngapa-ngapain dan saya juga bukan orang yang dimaksud,” katanya.

Habibur memastikan dirinya tidak pernah meminta ataupun menginstruksikan pemblokiran rekening warga. Termasuk berkomunikasi dengan pihak perbankan maupun aparat penegak hukum terkait persoalan tersebut.

Ia menyebut kemunculan informasi tersebut kemungkinan dipicu kemiripan nama. Habibur juga menegaskan dirinya bukan anggota DPRD Pati maupun anggota DPR RI dari daerah pemilihan Pati.

“Saya anggota DPR RI dari Dapil VIII Jawa Timur. Meliputi Kabupaten/Kota Mojokerto, Jombang, Nganjuk, dan Kabupaten/Kota Madiun,” ujarnya.

Atas beredarnya informasi tersebut, Habibur meminta masyarakat lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi di media sosial. Ia menegaskan klarifikasi diperlukan agar tidak terjadi kesalahan identitas yang dapat merugikan pihak yang tidak terkait.

Diberitakan sebelumnya, Sejumlah warga Pati mempertanyakan pemblokiran rekening yang selama ini digunakan untuk menampung donasi masyarakat. Dana tersebut dikumpulkan untuk menunjang berbagai kebutuhan selama aksi demonstrasi yang rencananya digelar pada 27 Agustus 2026.

Pemblokiran itu memicu keberatan dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB). Mereka meminta pihak bank BUMN maupun kepolisian menjelaskan secara terbuka alasan rekening tersebut diblokir.