PLTS 100 GWp, Pemerintah Bidik Efisiensi Subsidi dan Jutaan Lapangan Kerja

RRI.CO.ID, Bali - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut program pembangunan PLTS 100 GWp membutuhkan investasi sekitar 73 miliar dolar Amerika Serikat. Program tersebut juga diproyeksikan menciptakan sekitar 5,52 juta lapangan kerja dan menghemat subsidi hingga Rp73,9 triliun setiap tahunnya.

“Dari total pekerjaan ini, bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja,” ujarnya dalam Launching dan Groundbreaking Program PLTS 100 GWp di Bali, Selasa, 25 Agustus 2026.

Bahlil mengatakan percepatan program PLTS 100 GWp merupakan arahan Presiden untuk mengelola energi dengan memanfaatkan keunggulan komparatif Indonesia. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya besar mewujudkan swasembada dan kedaulatan energi nasional.

Ia menjelaskan program PLTS 100 GWp akan dilaksanakan secara masif dan dibagi dalam tiga tahun. “Bapak Presiden yang kami hormati, program PLTS ini begitu ini kita luncurkan, ini kita akan lakukan secara masif Pak, dan dibagi menjadi tiga tahun,” ucapnya.

Bahlil menyebut pelaksanaan seluruh program tersebut berpotensi menurunkan emisi sebesar 140 juta ton CO2 setiap tahun. Program itu juga diperkirakan menghasilkan nilai ekonomi karbon sebesar Rp6,31 triliun berdasarkan perhitungan pemerintah.

Selain menghasilkan energi bersih, Bahlil menekankan pentingnya keterlibatan industri dan tenaga kerja Indonesia dalam pengembangan energi surya. Menurutnya, panel surya dan baterai yang diproduksi melalui tenaga Indonesia akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

“Baterai listriknya dihasilkan dari keringat tenaga kerja Indonesia, maka energi surya ini adalah energi Indonesia, energi ibu pertiwi. Nilai tambahnya adalah nilai tambah untuk rakyat Indonesia, lapangan kerja yang tercipta adalah untuk bangsa dan negara Indonesia,” kata Bahlil.

Bahlil menjelaskan pemerintah akan mendorong skema Independent Power Producer (IPP) apabila penawaran harga yang diberikan bersifat kompetitif. Namun, pemerintah dapat mengambil alih pengerjaan melalui Dana Nusantara apabila tidak ada penawaran kompetitif.

“Kalau harganya kompetitif kita kasih IPP, kalau tidak kompetitif dan tidak ada yang mau, maka kita akan ambil alih untuk dikerjakan oleh pemerintah. Lewat Dana Nusantara dengan pembiayaan yang sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden yang efisien, efektif, dan terjangkau,” ujarnya.