Kementerian Transmigrasi Dorong Pengelolaan Lahan Lebih Produktif

RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan program transmigrasi harus terpadu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan produktivitas kawasan. Ia menyebut kelima program transmigrasi perlu dijalankan sebagai satu kesatuan agar mampu menciptakan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat.

Iftitah menjelaskan Kementerian Transmigrasi menjalankan lima program utama, yakni TransTuntas, TransLokal, TransPatriot, TransKaryanusa, dan TransGotongRoyong secara terpadu. Iftitah menegaskan seluruh program tersebut harus menjadi satu kesatuan untuk memperkuat pelaksanaan transmigrasi secara berkelanjutan.

“Kelima program itu tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi harus merupakan satu kesatuan. Inilah yang seharusnya dijalankan oleh transmigrasi,” kata Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara saat konferensi pers Transmigration Executive Dialogue: Strategic Lecture & Policy Forum* dengan tema _The Future of Transmigration: Building Resilience Transmigration Areas Through Human Capital, Sustainable Industrialization, Downstream Development, and Collaboration di Jakarta, Senin, 24 Agustus 2026.

Ia menjelaskan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sebatas memindahkan dan menempatkan penduduk ke suatu wilayah. Pemerintah kini memetakan potensi ekonomi terlebih dahulu sebelum menempatkan masyarakat, agar transmigrasi mampu menciptakan kesejahteraan dan peluang kerja berkelanjutan.

“Kalau sekarang, cari dulu potensi ekonominya, kemudian bangun industrinya, siapkan lapangan pekerjaannya. Kemudian pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, baru penempatan,” ucap Iftitah.

Iftitah menambahkan, melalui program TransTuntas, pemerintah memastikan era pembagian lahan secara sederhana telah berakhir. Ia menekankan, lahan transmigrasi harus dikelola secara bersama dan produktif agar mampu memberikan nilai ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

“Lahan transmigrasi kini harus dimiliki bersama dan dikelola lebih produktif untuk meningkatkan nilai ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Potensinya bukan hanya pertanian, tetapi juga pertambangan, pariwisata, serta berbagai sektor ekonomi lainnya,” katanya.

Ia menyebut pengelolaan lahan transmigrasi secara ilegal oleh pihak swasta pernah menimbulkan kerugian negara hingga Rp6,9 triliun. Karena itu, pemerintah ingin memastikan seluruh potensi lahan transmigrasi dikelola secara produktif, legal, dan memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat.

“Potensi lahan transmigrasi harus benar-benar dikelola produktif agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat setempat. Pengelolaan lahan tidak boleh lagi sekadar membagikan lahan, tetapi harus menciptakan nilai tambah dan kesejahteraan,” ujar Iftitah.