Presiden Prabowo Minta Izin Korporasi Dicabut jika Terindikasi Bakar Lahan
- 24 Agt 2026 15:35 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan polisi, kejaksaan, dan intelijen untuk menyelidiki secara menyeluruh korporasi yang terindikasi melakukan atau memerintahkan pembakaran hutan dan lahan (karhutla).
- Pemerintah siap mencabut izin usaha korporasi apabila ditemukan indikasi keterlibatan langsung dalam kegiatan pembakaran lahan, sebagai bentuk penegakan hukum yang tegas.
- Rapat koordinasi penanganan karhutla dipimpin langsung oleh Presiden di Posko Aju Lanud TNI AU Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau, pada hari Senin, 24 Agustus 2026, menunjukkan prioritas tinggi pemerintah terhadap isu lingkungan.
RRI.CO.ID, Pekanbaru - Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum menindak tegas korporasi terindikasi melakukan atau memerintahkan pembakaran hutan dan lahan (karhutla). Presiden bahkan meminta izin usaha korporasi dicabut apabila ditemukan indikasi keterlibatan dalam pembakaran lahan.
"Saya minta polisi, kejaksaan selidiki, intelijen selidiki. Kalau ada indikasi segera laporan, kita segera cabut," ujar Presiden saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju Lanud TNI AU Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau, Senin, 24 Agustus 2026.
Presiden menegaskan tindakan tegas tersebut berlaku bagi seluruh korporasi tanpa pengecualian. Izin usaha perusahaan, kata dia, dapat dicabut apabila ditemukan indikasi memerintahkan pihak tertentu melakukan pembakaran.
"Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka menyuruh bakar-bakar, kita cabut izinnya, seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main," kata Presiden.
Selain penindakan terhadap korporasi, Presiden meminta aparat mencegah pembakaran lahan yang dilakukan masyarakat secara sengaja. Edukasi hingga tingkat desa perlu diperkuat agar masyarakat memahami larangan pembukaan lahan dengan cara membakar.
Kepala Negara mengatakan masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan tidak boleh dibiarkan mencari solusi sendiri dengan cara membakar. Selain itu, pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat membuka lahan secara terorganisasi.
"Kalau mereka butuh untuk buka lahan, mereka bikin laporan ke camat, bupati, nanti pemerintah yang akan bantu mereka. TNI dan Polri akan membantu, pemda akan membantu rakyat, diorganisir per kelompok tani," ujarnya.
Presiden menyebut pembiayaan pembukaan lahan secara terorganisasi dapat didukung melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan koperasi. Presiden juga menekankan peran kepolisian dalam mencegah dan menindak pembakaran hutan dan lahan, khususnya apabila ditemukan dugaan keterlibatan korporasi.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pencegahan karhutla. Selain melakukan pemadaman terhadap kebakaran yang masih terjadi di sejumlah wilayah Riau.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....