DPR Minta Alokasi Anggaran Rekonstruksi Fasilitas Kesehatan di Manggarai NTT
- 23 Agt 2026 22:33 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Komisi IX DPR RI meminta pemerintah pusat mengalokasikan anggaran khusus untuk rekonstruksi fasilitas kesehatan yang rusak akibat gempa bermagnitudo 7,7 di Kabupaten Manggarai.
- Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris melakukan tinjauan langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan di Manggarai pada Jumat, 21 Agustus 2026 untuk mengevaluasi dampak gempa.
- Fokus utama kunjungan Komisi IX adalah memastikan fasilitas kesehatan tetap mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat yang terdampak bencana alam.
RRI.CO.ID, Jakarta - Komisi IX DPR RI meminta pemerintah mengalokasikan anggaran untuk rekonstruksi fasilitas kesehatan terdampak gempa di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut disampaikan setelah Komisi IX meninjau langsung fasilitas pelayanan kesehatan di Manggarai pascagempa bermagnitudo 7,7 pada Jumat, 21 Agustus 2026.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengatakan memastikan fasilitas kesehatan tetap mampu melayani masyarakat terdampak bencana. "Kami hadir di sini untuk melihat langsung fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Manggarai guna memastikan faskes yang ada berkapasitas penuh dalam melayani masyarakat terdampak bencana," ujar Charles dalam pernyataannya dikutip Sabtu, 22 Agustus 2026.
Berdasarkan hasil observasi, sejumlah pelayanan medis harus direlokasi ke area terbuka akibat kerusakan bangunan rumah sakit dan puskesmas. Sejumlah tenda darurat kemudian difungsikan sebagai instalasi gawat darurat, unit radiologi, hingga ruang perawatan intensif pasien bersalin.
"Harapan kami dengan peninjauan lapangan ini beserta jajaran Direktorat Jenderal Kementerian Kesehatan. Terdapat intervensi terukur dari pemerintah pusat untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang memadai," kata Charles.
Meski fasilitas kesehatan mengalami kerusakan, pelayanan medis bagi korban luka dan pasien bersalin tetap berjalan sesuai standar operasional kesehatan. Charles mengatakan kondisi sejumlah pasien yang menjalani pengobatan dan persalinan di fasilitas darurat menunjukkan perkembangan klinis yang baik.
"Meskipun sarana fisik berstatus memprihatinkan, pasien yang menjalani pengobatan serta persalinan memiliki tingkat pemulihan klinis yang baik. Hal ini menjadi indikator positif bagi kelancaran penanganan awal," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Laka Lena menilai pembangunan kembali fasilitas kesehatan secara permanen perlu segera dilakukan. Melki mengungkapkan rumah sakit lapangan memiliki keterbatasan untuk digunakan dalam jangka panjang.
"Jadi kalau memang ada dukungan Komisi IX, khusus buat rumah sakit di Flores. Ini saya rekomendasikan untuk bisa didukung agar segera dibangun," ujar Melki.
Melki mengatakan kerusakan fasilitas kesehatan terjadi di berbagai wilayah terdampak gempa. Kerusakan tersebut mencakup kategori rusak sedang hingga bangunan yang tidak dapat digunakan kembali.
"Berdasarkan data yang tercatat di posko kami di provinsi, terdapat sekitar 384 fasilitas kesehatan yang terdampak gempa," ucapnya. Oleh karena itu, DPR terus mendorong pemerintah untuk mengalokasikan anggaran khusus untuk memperbaiki dan membangun kembali fasilitas kesehatan yang rusak.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....