Pemerintah Siapkan Anggaran Rp1,2 Triliun Cadangan Pangan untuk Bencana

RRI.CO.ID, Jakarta: Pemerintah menyiapkan anggaran Rp1,2 triliun untuk penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sepanjang 2026. Anggaran tersebut disiapkan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam dan keadaan darurat.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) dapat menugaskan Perum Bulog menyalurkan CPP untuk kebutuhan penanganan bencana. Pemerintah memastikan cadangan pangan tersebut dapat digunakan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.

Selain anggaran bencana, pemerintah mengalokasikan Rp17,5 triliun untuk bantuan pangan beras tahap kedua. Bantuan tersebut diberikan untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026.

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy mengatakan kedua program dapat berjalan beriringan. Keduanya dapat menopang kebutuhan pangan masyarakat yang terdampak bencana alam.

"Jadi sudah ada anggarannya di 2026. Khusus untuk bantuan bencana alam NTT itu yang terdampak lima kabupaten," ujar Sarwo, Sabtu 22 Agustus 2026.

Lima kabupaten tersebut yakni Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Sikka, dan Nagekeo. Total alokasi bantuan beras untuk wilayah tersebut mencapai sekitar 6,8 ribu ton.

Dari jumlah tersebut, sekitar 990,3 ton berasal dari program bantuan bencana. Sementara sekitar 5,81 ribu ton berasal dari program bantuan pangan beras reguler.

Sarwo mengatakan total alokasi tersebut jika dikalikan harga Rp14.000 per kilogram mencapai sekitar Rp95,2 miliar. Nilai tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah bagi masyarakat terdampak gempa NTT.

Di Kabupaten Manggarai, alokasi bantuan bencana mencapai 81,63 ton. Sementara bantuan pangan reguler dialokasikan sekitar 1,79 ribu ton.

Kabupaten Manggarai Timur mendapat 153,78 ton bantuan bencana dan sekitar 1,66 ribu ton bantuan pangan reguler. Kabupaten Ngada mendapat 86,88 ton bantuan bencana dan 444,21 ton bantuan pangan reguler.

Kabupaten Sikka mendapat 6,88 ton bantuan bencana dan sekitar 1,28 ribu ton bantuan pangan reguler. Sementara Kabupaten Nagekeo mendapat 661,18 ton bantuan bencana dan 625,14 ton bantuan pangan reguler.

Sebelumnya, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau masyarakat terdampak gempa di Manggarai, NTT. Amran memastikan penyaluran bantuan dilakukan secara cepat sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan.

"Ini perintah Bapak Presiden Prabowo. Kita harus bergerak cepat. BNPB bisa ambil duluan, proses izinnya persetujuannya belakangan," kata Amran.

Amran mengatakan kebutuhan pangan masyarakat terdampak bencana menjadi prioritas pemerintah. Ia memastikan ketersediaan beras di wilayah terdampak mencukupi kebutuhan hingga satu tahun.

"Karena masalah beras yang paling penting. Perintah Bapak Presiden agar bergerak cepat, menyelesaikan masalah," ujarnya.

Sementara itu, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) secara nasional masih mencapai 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026. Pemerintah menilai stok tersebut cukup untuk mendukung penyaluran bantuan bencana dan keadaan darurat.

Sejak Januari hingga 21 Agustus 2026, penggelontoran CBP telah mencapai 1,65 juta ton. Penyaluran tersebut mencakup berbagai program pemerintah, termasuk SPHP dan bantuan pangan.

Realisasi SPHP beras Januari-Februari mencapai 221,05 ribu ton. Sementara realisasi SPHP beras periode Maret-Agustus mencapai 678,12 ribu ton.

Bantuan pangan tahap pertama telah terealisasi 662,86 ribu ton. Sementara bantuan pangan tahap kedua yang mulai berjalan telah mencapai 32,25 ribu ton.

Penyaluran bantuan bencana dan keadaan darurat mencapai 11,39 ribu ton. Selain itu, terdapat penyaluran untuk golongan anggaran sebesar 53,68 ribu ton.

Pemerintah juga menyiapkan penyaluran bantuan pangan beras tahap kedua sebanyak 997,2 ribu ton. Bantuan tersebut akan diberikan kepada 33,24 juta keluarga dengan alokasi 10 kilogram selama tiga bulan.

Dengan berbagai program tersebut, pemerintah bersama Perum Bulog berpotensi menyalurkan CBP lebih dari dua juta ton. Penyaluran dilakukan dari total stok pemerintah yang masih berada di atas lima juta ton.