PROJO 12 Tahun, Tetap Jadi Mata dan Telinga Pemerintah

RRI.CO.ID, Jakarta - Organisasi relawan Projo memasuki usia ke-12 dengan menegaskan komitmen menjadikan rakyat sebagai subjek utama politik nasional. Ketua Umum DPP PROJO Budi Arie Setiadi mengatakan organisasi akan tetap menjadi mata dan telinga pemerintah yang jujur.

Hal tersebut disampaikan Budi Arie dalam acara ulang tahun ke-12 PROJO di kantor pusat, Jalan Perdatam Raya 37, Jakarta Selatan, Minggu 23 Agustus 2026. Menurutnya, usia 12 tahun menjadi bagian dari perjalanan PROJO untuk tetap relevan dalam dinamika politik Indonesia.

“Usia 12 tahun bukan sekadar penanda waktu di kalender, namun jejak perjalanan untuk tetap relevan dalam dinamika politik Indonesia,” kata Budi Arie.

Budi Arie mengatakan kelompok relawan selama ini kerap dipandang sebagai entitas musiman dalam politik. Kelompok tersebut biasanya muncul saat pemilu dan menghilang setelah proses penghitungan suara selesai.

Namun, PROJO memilih tetap bertahan setelah mengawal kemenangan Joko Widodo pada Pilpres 2014. Perjalanan organisasi tersebut kemudian berkembang melalui sejumlah tahapan.

PROJO melewati tiga babak besar, yakni konsolidasi akar rumput pada 2013-2014. Selanjutnya pengawalan kebijakan pemerintah pada 2014-2019 dan transformasi menjadi gerakan kebijakan pada 2019-2024.

Pada Agustus 2022, PROJO menjalankan eksperimen politik melalui Musyawarah Rakyat atau Musra. Forum tersebut menjadi wadah untuk menjaring aspirasi rakyat dalam mencari calon pemimpin nasional penerus Presiden Joko Widodo.

Hasil Musra di berbagai daerah kemudian diserap menjadi dukungan PROJO terhadap pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Budi Arie mengatakan langkah tersebut menjadi bagian dari perjalanan politik PROJO.

Dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, PROJO mengambil peran sebagai jembatan antara keberhasilan masa lalu dan penyempurnaan kebijakan. Organisasi tersebut juga memastikan komitmen kerakyatan tetap menjadi bagian dari perjuangannya.

Menurut Budi Arie, PROJO akan mempertahankan identitas kerakyatan dengan cara berpikir independen. Organisasi juga akan berani menyampaikan kondisi masyarakat kepada pemerintah.

“PROJO juga memastikan komitmen kerakyatan tetap terjaga,” ujarnya.

Budi Arie menegaskan, menjadi mata dan telinga pemerintah berarti menyampaikan kondisi masyarakat secara apa adanya. Ia menilai pemerintah membutuhkan informasi yang jujur mengenai kesulitan yang dihadapi rakyat.

“Jujur artinya, menyampaikan kesulitan rakyat tanpa pemanis buatan,” kata Budi Arie.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PROJO Handoko mengatakan HUT ke-12 menjadi momentum untuk mensyukuri perjalanan organisasi. Ia menyebut usia 12 tahun bukan sekadar angka bagi PROJO.

Handoko menjelaskan usia tersebut dihitung sejak PROJO resmi menjadi organisasi masyarakat. Kongres pertama PROJO digelar pada 23 Agustus 2014 dan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo.

"Jadi 12 tentu bukan sekadar angka bagi kami PROJO. Ada 13 tahun jejak perjuangan kita," ujar Handoko.

Menurutnya, perjuangan PROJO bersama Jokowi sebenarnya telah dimulai sejak 2013. Saat itu, PROJO bersama relawan dan masyarakat bergerak bersama mendukung perjuangan politik Jokowi.

Handoko mengatakan perjalanan tersebut menunjukkan PROJO mampu bertahan dan berkembang sebagai gerakan rakyat. Ia menilai PROJO ke depan harus mampu bertransformasi menghadapi perkembangan politik dan masyarakat.

"Kita mampu bertahan, berkembang, dan ke depan harus mampu bertransformasi," katanya.