Pengelompokan Desil Dipertanyakan, BPS Berikan Penjelasan

RRI.CO.ID, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan penjelasan, menyusul polemik penetapan pengelompokan kesejahteraan masyarakat, dari desil1 hingga desil 10. Penetapan desil itu tercantum dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Polemik tersebut muncul, karena masyarakat yang mempertanyakan dasar penetapan desil tersebut. Pasalnya, ada yang merasa hidupnya pas-pasan tapi dimasukkan dalam desil tinggi.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, angka desil perlu dipahami sebagai suatu pemeringkatan relatif. “Desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi,” kata Amalia dalam pernyataan tertulis nya, dikutip Sabtu, 22 Agustus 2026.

Karena itu, angka desil perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan “Bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga,” ucapnya.

Dalam DTSEN, keluarga diperingkatkan berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Kemudian dibagi menjadi 10 kelompok yang masing masing mencakup sekitar 10 persen keluarga.

Desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah. Sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi.

Amalia mengatakan, desil bukan ukuran absolut kemiskinan maupun ukuran nominal pendapatan atau kekayaan suatu keluarga. Ia mencontohkan, keluarga pada desil 3 berarti berada pada kelompok ketiga dari sepuluh kelompok dalam pemeringkatan kesejahteraan relatif.

“Tapi keluarga dalam desil yang sama juga tidak selalu memiliki pendapatan, pengeluaran, maupun kondisi sosial ekonomi yang sama,” ucapnya. Penentuan desil tidak didasarkan hanya pada penghasilan, kepemilikan satu jenis barang, daya listrik, pekerjaan, maupun satu indikator tertentu.

Pemeringkatan mempertimbangkan berbagai karakteristik sosial ekonomi secara bersama-sama, seperti kondisi perumahan, sumber air minum dan bahan bakar. Termasuk energi untuk memasak, kepemilikan aset, daya dan konsumsi listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, serta disabilitas.

Menurut Amalia, berbagai informasi tersebut dipertimbangkan secara bersama-sama menggunakan metode statistik Proxy Means Test (PMT) yang digunakan secara internasional. Terutama ketika informasi pendapatan atau konsumsi rumah tangga sulit diperoleh atau diverifikasi secara lengkap.

Metode ini digunakan untuk mengestimasi tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan karakteristik yang dapat diamati. “Karena menggunakan kombinasi berbagai karakteristik, satu kondisi atau satu indikator saja tidak dengan sendirinya menentukan posisi desil suatu keluarga,” ujar Amalia menjelaskan.

Desil, lanjutnya, memiliki fungsi sebagai alat pemeringkatan yang membantu pemerintah mengenali kelompok masyarakat berdasarkan posisi kesejahteraan relatifnya. Informasi tersebut dapat digunakan kementerian/lembaga sebagai salah satu dasar dalam menentukan sasaran atau prioritas program-program nya.

Dengan demikian, desil bukan daftar penerima suatu program dan penggunaannya selalu perlu dibaca dalam konteks program yang bersangkutan. “Posisi desil dapat berubah seiring perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga dan perubahan posisi relatifnya dibandingkan keluarga lainnya,” kata Amalia.