Sebanyak 10.300 Rumah Kumuh di Jakarta Ditargetkan Siap Dibedah

RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah menetapkan pemugaran sebanyak 10.300 unit rumah tidak layak huni di wilayah DKI Jakarta. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meningkatkan alokasi kuota perbaikan pemukiman warga.

Maruarar Sirait meninjau pelaksanaan agenda bedah rumah di Manggarai, Jakarta Selatan pada Jumat, 21 Agustus 2026. Pemerintah menyederhanakan regulasi administrasi bantuan perumahan melalui persyaratan surat keterangan domisili dari kelurahan setempat.

"Kalau bedah rumah, bedah rumah persyaratannya adalah desil 1 sampai desil 4. Yang kedua, dia bersedia nggak untuk dibedah. Ketiga, kita lihat salah satu syaratnya apakah dia punya lantai, apakah dia punya tembok, apakah dia punya atap yang seng," kata Maruarar Sirait.

Pejabat Teknis Kementerian PKP Sri menyampaikan kriteria teknis bagi rumah penerima program bantuan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 51 persen rumah warga perkotaan Jakarta masih menggunakan atap asbes.

"Warga Negara Indonesia, desil 1 sampai 4 atau di bawah upah minimum provinsi ya. Itu terus kelayakan rumahnya: atap, lantai, dinding, masing-masing salah satu aja udah bisa. Atapnya asbes doang, karena itu tidak memenuhi standar kesehatan, itu juga bisa," ujar Sri.

Maruarar berdialog langsung dengan warga lokal untuk mendata kondisi fisik rumah tidak layak huni. Ia berjanji menindaklanjuti seluruh laporan lapangan demi mempercepat pelaksanaan proses renovasi bangunan warga miskin.

"Dari seluruh kota dari survei BPS ya, Jakarta termasuk yang paling banyak pakai asbes ya? Itu tidak sehat sama sekali, karena bisa mengakibatkan kanker sama paru-paru. Cari aja ya, kamu tahu semuanya jadi kamu kirim ke saya, nanti saya juga crosscheck," ujar Maruarar Sirait.

Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mendorong pemanfaatan lahan milik kementerian terkait. Ia menilai bahwa skema cicilan jangka panjang mampu meringankan beban pengeluaran ekonomi keluarga miskin.

"Saya kira Pak Syafrin sudah tawarkan ke kita 41 hektare. Memang ada tantangan karena ada ya, ada penghuni, ada penduduk, ya Bapak sudah tahu itu. Dan saya kira tapi kalau kita bisa tawarkan ke mereka yang tinggal di rumah-rumah kumuh bahwa mereka bisa dengan harga yang terjangkau, 40 tahun kredit. Sejak kapan baru sekarang ada kredit 40 tahun ya?" kata Hashim Djojohadikusumo.

Pemerintah menetapkan kawasan terpadat seperti Cakung, Tambora, dan Kalibaru Cilincing sebagai lokasi prioritas program. Lurah Manggarai Arafat memverifikasi data ratusan rumah warga yang membutuhkan bantuan perbaikan secara mendesak.

Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo mengalokasikan bantuan perbaikan untuk 2.000 unit rumah kumuh. Pemerintah menegaskan pembenahan hunian di atas lahan negara harus mengantongi izin resmi pemilik lahan.

Kementerian PKP optimis bahwa penyerapan anggaran bedah rumah tuntas sebelum akhir tahun anggaran berjalan.