Pemerintah Genjot Program Tiga Juta Rumah dan Pagu KUR Perumahan

RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meningkatkan pagu Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan hingga 50 triliun rupiah. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo memangkas hambatan birokrasi perbankan melalui sinergi antarlembaga negara.

Pemerintah mengumumkan langkah strategis percepatan program tiga juta rumah rakyat di Stasiun Manggarai pada Jumat, 21 Agustus 2026. Pemerintah menghadirkan hunian terjangkau bagi seluruh keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan lahan strategis.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menerangkan keterbukaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keterbukaan data perbankan meningkatkan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sekitar 50.000 unit dalam dua bulan.

"Bapak tahu SLIK OJK enam kali baru berhasil, Pak. Sesudah Ketua OJK yang baru, Ibu Kiki, baru bisa diakses. Dan sesudah diakses, FLPP-nya naik dalam 2 bulan sekitar 50.000, Pak Nixon," kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Maruarar Sirait.

Maruarar menjelaskan proses hibah lahan Lippo Group telah mendapat bantuan dari Kementerian Keuangan dan instansi terkait. Penambahan aset tanah negara dari pihak swasta tersebut bernilai triliunan rupiah untuk pembangunan perumahan masyarakat.

"Dan tentunya yang teman-teman media sudah tahu, Pak Hashim juga hadir, adalah hibah dari Lippo Group, Pak, saya laporkan, sudah dibantu prosesnya di Departemen Keuangan dan di Pak Nixon, di ATR oleh Pak Nusron. Jadi kita sekarang akan masuk ke DPR, Pak. Dan sesudah itu selesai, Danantara siap untuk memulai totalnya itu ada 141.000 unit, di Bekasi," ujar Maruarar Sirait.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Bobby Rasyidin menegaskan kepatuhan penuh terhadap patokan harga hunian. Perusahaan menjamin seluruh hak konsumen rumah susun MBR terpenuhi tanpa pengurangan fasilitas sarana penunjang perumahan.

"Dan tentunya kita mengikuti semua aturan-aturan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah-red) yang telah dirilis oleh Kementerian PKP. Harganya dipatok sesuai dan semua fasilitas-fasilitas yang ada yang telah di-set untuk kepentingan pembeli, itu kita 100 persen mengikuti aturan-aturan yang telah dibuat oleh Kementerian PKP," ucap Bobby Rasyidin.

Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo meminta seluruh instansi pelaksana memastikan keberhasilan proyek. Pemerintah menyiapkan skema pinjaman seratus juta rupiah ke bawah tanpa agunan dengan bunga setengah persen.

"Ini teman-teman juga sudah titip sama saya, 'Hashim, ya tolong ini program bagus, program bagus, tapi eksekusi, eksekusi.' Program Pak Prabowo dan Pak Gibran semua bilang bagus, tapi lemahnya adalah di eksekusi. Kita terus terang saja, kita terbuka," kata Hashim Djojohadikusumo.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyiapkan pemanfaatan lahan milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Depok. Lahan seluas 45 hektare tersebut diproyeksikan menjadi kawasan strategis pembangunan rumah susun subsidi terintegrasi.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Nixon L.P. Napitupulu akan memimpin penyaluran dana subsidi perumahan nasional. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh akan memeriksa aspek kepatuhan hukum perumahan.

Sementara, Kementerian Perhubungan akan menyelaraskan tata ruang stasiun dengan konsep kawasan transit modern Manggarai.