Pemerintah Kerahkan 40 Armada Udara Tangani Karhutla
- 19 Agt 2026 07:10 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Pemerintah mengerahkan 40 armada udara untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia.
- Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan langkah ini sebagai bagian dari upaya penanganan karhutla secara terpadu.
- Penanganan melibatkan sinergi dengan BNPB, BMKG, dan berbagai instansi pemerintah lainnya untuk respons yang terkoordinasi.
RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah mengerahkan 40 armada udara untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Hal tersebut sikatakan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Raja Juli mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menangani karhutla secara terpadu. Termasuk melalui sinergi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
“Pemerintah all out tangani karhutla. Kementerian Kehutanan terus memperkuat sinergi dengan BNPB dan BMKG dalam mencegah Karhutla. Salah satunya melalui kegiatan Operasi Modifikasi Cuaca,” kata Raja Juli, dalam keterangannya, Rabu, 19 Agustus 2026.
Raja Juli menyebut 40 armada udara yang dikerahkan BNPB terdiri atas 10 pesawat patroli. Lalu 27 helikopter water bombing, dan tiga pesawat untuk mendukung Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Khusus di enam provinsi prioritas, sebanyak 36 armada udara dikerahkan. Meliputi 12 armada patroli udara, 21 helikopter water bombing, dan tiga pesawat OMC.
Menurut Raja Juli, penanganan karhutla membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. “Mengingat dampaknya yang dapat meluas terhadap lingkungan dan masyarakat,” ucapnya.
Sejumlah langkah telah dilakukan pemerintah untuk memperkuat kesiapsiagaan karhutla. Mulai dari rapat koordinasi bersama lembaga terkait hingga rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.
Pemerintah juga menggelar apel kesiapsiagaan karhutla di tiga provinsi yang dinilai rawan. Yakni Kalimantan Barat, Riau, dan Sumatera Selatan.
Kata Kunci / Tags
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....