Bakom Pastikan Pemerintah Gerak Cepat Tangani Dampak Gempa NTT

RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah bergerak cepat dan terus memperkuat koordinasi penanganan dampak gempa yang melanda Nusa Tenggara Timur (NTT). Demi penguatan koordinasi dan percepatan penanganan, sejumlah menteri bahkan sudah berada di lokasi sejak hari pertama terjadi bencana.

"Pemerintah bertindak dengan cepat dan pada hari kejadian, langsung mengirim bantuan. (Presiden) juga menugaskan menteri-menteri, wakil menteri segera ke lokasi, ke lapangan, dan koordinasi terus dilakukan," ujar Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, M. Qodari, di Jakarta, Selasa, 18 Agustus 2026.

Menurut Qodari, pemerintah menyiapkan dua tahapan utama dalam penanganan situasi darurat. Tahap pertama yaitu fokus pada penanganan dan pemenuhan kebutuhan korban terdampak.

Tahap kedua yaitu mencakup rehabilitasi dan rekonstruksi. Tahapan ini juga termasuk pemulihan infrastruktur dan fasilitas dasar seperti telekomunikasi dan transportasi.

"Tahap pertama fokus kepada penanganan korban. Kemudian, penanganan infrastruktur, fasilitas mendasar seperti telekomunikasi, transportasi," kata Qodari.

Qodari mengatakan, pemerintah berkomitmen dalam menangani dampak bencana. Hal ini ditunjukkan pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2026 lalu.

Sejumlah menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga melaksanakan upacara peringatan kemerdekaan di wilayah terdampak bencana. Kehadiran mereka juga memastikan penanganan di lapangan terus berjalan.

Sementara, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto meninjau lokasi pengungsian warga terdampak gempa. Lokasinya di Lapangan Pendidikan Barangkolong, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai.

Kunjungan tersebut dilakukan Suharyanto bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno. Keduanya menggunakan kesempatan itu untuk mendengar langsung keluhan dan kebutuhan para korban.

Selain itu, Menko PMK Pratikno mengarahkan kepada pemerintah daerah untuk segera membentuk satuan tugas (satgas) daerah. Tujuannya untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat penanganan warga terdampak.

"Kami dorong agar satgas daerah segera dibentuk, karena lokasi pengungsian ada di beberapa titik. Selain itu, kami melihat masih ada kebutuhan dasar para pengungsi yang harus dipenuhi," ucap Pratikno.

BNPB pun memastikan kebutuhan di lokasi pengungsian, mulai dari tenda keluarga, tenda serbaguna, hingga peralatan penunjang. Kemudian juga kebutuhan logistik, termasuk perlengkapan lainnya, juga akan segera dilengkapi.

BNPB telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk mendukung operasional dapur umum yang akan dikelola Taruna Siaga Bencana (Tagana). Selama berada di pengungsian, warga terdampak akan mendapatkan makanan tiga kali sehari dengan tetap memperhatikan kebutuhan asupan gizi.

Koordinasi dengan Kementerian Kesehatan juga dilakukan untuk menambah tenaga kesehatan dari berbagai wilayah ke NTT. Ketersediaan obat-obatan dan peralatan medis diperkuat agar masyarakat terdampak dapat memperoleh pelayanan kesehatan.