Ahmad Heryawan Apresiasi RAPBN 2027, Dorong Anggaran Berpihak pada Rakyat

  • 16 Agt 2026 09:14 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • Ahmad Heryawan mengapresiasi penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto yang komprehensif dalam menjaga stabilitas serta pemerataan pembangunan.
  • Ia menekankan pentingnya penerapan tata kelola anggaran berbasis hasil (outcome-based budgeting) yang transparan dan akuntabel di tengah dinamika ketidakpastian ekonomi global.
  • Ketua BAM DPR RI ini berkomitmen mengawal pembahasan RAPBN 2027 agar alokasi belanja negara secara riil menjawab aspirasi kebutuhan dasar petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda.

RRI.CO.ID, Jakarta - Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI sekaligus Anggota DPR RI Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2027. Menurutnya, RAPBN 2027 harus mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Ahmad Heryawan menilai arah kebijakan fiskal yang disampaikan Presiden menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi. RAPBN 2027 juga diharapkan menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat daya saing, dan memastikan pemerataan pembangunan.

"Kami mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang telah menyampaikan arah kebijakan fiskal dan pembangunan nasional secara komprehensif. RAPBN 2027 harus menjadi instrumen yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat daya saing bangsa, serta memastikan pemerataan hasil-hasil pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Kang Aher.

Mantan Gubernur Jawa Barat dua periode tersebut mengatakan, ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga komoditas, dan dinamika ekonomi global membutuhkan kebijakan fiskal yang adaptif dan hati-hati. Namun, kebijakan tersebut tetap harus progresif dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Menurut Ahmad Heryawan, keberlanjutan program prioritas pemerintah perlu disertai tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel. Setiap rupiah anggaran negara juga harus diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"APBN bukan sekadar dokumen fiskal tahunan, tetapi merupakan instrumen negara untuk menghadirkan keadilan sosial, memperkuat pelayanan publik, membuka lapangan pekerjaan, serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antarwilayah," ucap Anggota Komisi II DPR RI tersebut.

Ahmad Heryawan juga menekankan pentingnya memasukkan aspirasi masyarakat dari berbagai daerah dalam pembahasan RAPBN 2027. Kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, infrastruktur dasar, penguatan UMKM, dan pengembangan sumber daya manusia dinilai perlu mendapat perhatian memadai dalam alokasi anggaran.

Ia mendorong pemerintah menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kesehatan fiskal negara. Pengelolaan utang, optimalisasi penerimaan negara, serta peningkatan efektivitas belanja pemerintah perlu dilakukan secara berkelanjutan agar APBN tetap sehat dalam jangka panjang.

"Kita akan terus menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dari berbagai daerah. Pembahasan RAPBN harus mampu menjawab kebutuhan nyata rakyat, terutama kelompok rentan, masyarakat pedesaan, nelayan, petani, pelaku UMKM, serta generasi muda yang membutuhkan akses pendidikan dan kesempatan kerja yang lebih luas," kata Kang Aher.

Ahmad Heryawan memastikan DPR RI akan mengawal pembahasan RAPBN 2027 secara konstruktif agar anggaran negara berpihak pada kepentingan rakyat. Kebijakan anggaran juga diharapkan mampu memperkuat ketahanan nasional dan mendukung terwujudnya Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....