Sejumlah Menteri ke NTT, Menko PMK: Kami Bergerak Cepat Tangani Dampak Bencana
- 16 Agt 2026 17:25 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Menko PMK Pratikno menegaskan pemerintah bergerak cepat menangani dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang melanda Nusa Tenggara Timur.
- Atas perintah Presiden Prabowo Subianto, pejabat pemerintah pusat menggelar rapat darurat di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat untuk koordinasi respons bencana.
- Pemerintah pusat hadir memastikan penanganan bencana berjalan terpadu, efektif, dan tepat sasaran untuk mempercepat penanganan darurat serta memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.
RRI.CO.ID, Jakarta – Pemerintah dipastikan bergerak cepat dan terpadu untuk menanganani dampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Demikian ditegaskan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, Minggu 16 Agustus 2026 di Manggarai Barat, NTT.
“Kami hadir langsung memastikan penanganan bencana berjalan terpadu, efektif, dan tepat sasaran,” ujarnya. “Ini dilakukan untuk mempercepat penanganan darurat, sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat terdampak segera terpenuhi.”
Hal itu diungkapkannya usai rapat koordinasi dengan sejumlah menteri dan pejabat pemerintahan di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Di antaranya Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo.
| Baca juga: Gempa M 5,7 Kembali Guncang NTT Minggu Siang |
Selain itu hadir Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, dan Gubernur NTT, Melkiades Laka Lena. “Kami hadir atas perintah Presiden untuk memberikan dukungan penuh terhadap proses tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi,” ucapnya.
Pratikno menambahkan pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat sinkronisasi untuk mitigasi bencana di NTT. Menurut dia, sinkronisasi diperlukan agar seluruh sumber daya yang dikerahkan dapat digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
“Pemerintah pusat benar-benar full team hadir di sini,” katanya. “Kami mendengarkan paparan pimpinan daerah tentang dukungan yang diharapkan dari pemerintah pusat.”
Menko mengatakan pemerintah telah membentuk jaringan posko terpadu untuk memastikan distribusi bantuan dan logistik ke wilayah terdampak berjalan lancar. Posko nasional mengawal pengiriman logistik, sementara posko operasional didirikan di Labuan Bajo dan Maumere.
“Yang utama tentu saja adalah menyelamatkan dan memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak,” ujarnya. “Setelah itu pemerintah akan mengembalikan infrastruktur yang rusak agar segera berfungsi.”
Terkait hal itu, pemerintah memprioritaskan pemulihan jalan, jembatan, rumah sakit, jaringan listrik, internet, serta sejumlah fasilitas publik terdampak. Pratikno menargetkan pemulihan fungsional infrastruktur diselesaikan secepatnya sebelum memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Kami pulihkan secara fungsional dalam pekan-pekan ini," ucapnya. "Ini dilakukan sejalan dengan pembangunan yang lebih permanen."
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....